12 SKPD Rapor Merah

BENGKULU, BE - Setidaknya ada 12 Satuan Kerja Pemeirntah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat rapor merah terkait dengan penyerapan anggaran hingga akhir triwulan ke-1 pada 30 April lalu.   12 SKPD tersebut mendapat rapor merah penyerapan APBN yang masih dibawah 5 persen, sedangkan untuk penyerapan APBD hanya ada 3 SKPD yang mendapatkan rapor merah. Adapun SKPD yang mendapatkan rapor merah terkait penyerapan APBN berupa dana dekosentrasi itu, yakni Disnakeswan sebesar 4,83 %, BPBD 4,58 %, Dinas Pekerjaan Umum 4,38 %, Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebesar 4,02 %, Sat Pol PP 2,09 %, Dinas Kesehatan 1,78 %, Disparbud 1,33 %, Setdaprov 1,10 %, Disnaker 0,53 %, Dinkesos 0,16 %, Diklat 0,00 % dan Diknas 0,00 %.  Sedangkan SKPD yang mendapatkan rapor merah dalam penggunaan APBD yakni Dispora 9,91 % Disbun 8,41 %, BPBD 7,52 % dan  Diknas 4,60 %. Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi penyerapan pengunaan APBD dan APBN triwulan ke-1 yang dipimpin Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah, kemarin. Dalam kesempatan itu, gubernur pun meminta agar SKPD yang mendapatkan rapor merah itu untuk terus mengejar targetnya, paling tidak pada triwulan pertama ini serapan anggaran harus mencapai 15 persen. \"Jangan ditunda-tunda, kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat, kecuali program-program yag berkaitan dengan event,\" tegas gubernur. Tidaknya hanya itu, gubernur pun meminta pertanggungjawaban kepada masing-masing kepada SKPD yang memperoleh rapor merah tersebut untuk menaikkan serapan pada triwulan ke-2 mendatang. Jika tidak mampu, gubernur pun mengaku tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja kepada SKPD tersebut. Tidak hanya itu, gubernur juga menyorot penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Nasional dan Dinas Pekerjaan Umum. Kedua SKPD tersebut mendapatkan rapor merah, baik dalam penggunaan APBD maupun APBN. \"Saya lihat Dinas Pendidikan Nasional ini masih menggunakan kurikulum lama, sehingga loadingnya lambat.  Seharusnya cepat agar kejadian tahun lalu tidak terulang lagi.  Demikian juga dengan Dinas PU, banyak jalan provinsi yang rusak, padahal dana pemeliharaannya sudah tersedia,\" ketusnya. Sementara itu, Kepala Dispora, Drs Meizuardi MPd mengungkapkan minimnya penyerapan anggaran itu disebabkan beberapa faktor seperti, memang tidak bisa dilaksanakan karena menyangkut event-event besar seperti Paskibraka, Popda, dan sejumlah event lainnya. Sedangkan untuk fisik sudah dilakukan pihaknya dan saat ini masih dalam proses. \"Kami targetkan penyerapan anggaran di Dispora akan meningkat pada triwulan kedua nanti,\" ujarnya. Senada juga disampaikan perwakilan dari Dinas Perkebunan, yang mengaku adanya revisi administrasi sebabkan penyerapan anggaran yang rendah karena belum bisa dicairkan.   \"Anggaran belum bisa dicairkan karena adanya revisi administrasi. Untuk saat ini masih persiapan administrasinya, sedangkan untuk realisasinya sekitar triwulan ke-3,\" ujarnya. Sementara itu program fisik seperti pembangunan  jalan sentral tani, pengadaan bantuan bibit sawit dan karet, saat ini sudah dalam proses lelang di ULP Provinsi Bengkulu.  \"Kami akan mempercepat proses administrasinya, sehingga penyerapannya anggaran menjadi besar,\" tukasnya. (400)