Plt Gub: Jangan Tunda Pilwakot!

Sumardi Diminta Hormati Pleno KPU BENGKULU, BE - Terkait kisruh jadwal Pilwakot yang akan diundurkan oleh Caretaker Walikota Drs H Sumardi MM, Pelaksana Tugas (Plt)  Gubernur H Junaidi Hamsyah meminta agar caretaker menghormati  pleno KPU Kota yang telah menjadwalkan pemungutan suara putaran II pada 22 Desember 2012  nanti.  \"Hormati pleno KPU,\" kata Junaidi. Junaidi mengatakan bila tidak aturan yang ditabrak pada pelaksanaan Pilwakot 22 Desember  nanti, sebaiknya Pilwakot tidak diundur.  \"Kalau tidak ada aturan yang dilanggar 22 Desember itu, untuk apa diundur lagi,\" kata Junaidi, yang juga atasan Sumardi itu.  Ia berharap Pilwakot di Kota Bengkulu akan terlaksanakan lebih baik seperti Pilkada di Bengkulu  Tengah (Benteng). \"Kita ingin kota jangan kalah dengan Benteng,\" ujarnya. Terkait proses penganggaran yang selama ini diributkan, Junaidi mengaku secara teknis tidak tahu. Soal teknis penganggaran Pilwakot, Junaidi mengaku tidak tahu. \"Saya belum mendapat laporan secara resmi, karena hanya mengikuti perkembangan di media.  Tapi, kalau tidak ada aturan yang dilanggar, 22 Desember harus dilakukan,\" katanya. Di sisi lain Ketua Karang Taruna Kota Bengkulu M Sis Rahman SSos menilai anggaran Panwaslu Kota pada putaran pertama yang menghabiskan Rp 2 miliar terkesan boros. Padahal, anggaran tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan hingga putaran II.  \"Kalau Panwaslukada mengaku sudah habis (Rp 2 miliar), sebaiknya diaudit. Dikhawatirkan ada penyalahgunaan keuangan negara,\" katanya. Ia berharap agar Pilwakot dapat berlangsung dengan baik, sehingga terpilih walikota dan wakil walikota sesuai dengan pilihan rakyat. Hendaknya, semua pihak berperan aktif untuk menyukseskan Pilwakot di Kota Bengkulu. \"Hilangkan kepentingan pribadi masing-masing,\" katanya. Ditunda, KPU Rugi Miliaran Rupiah Sementara itu, bila Pilwakot benar-benar ditunda, maka KPU akan mengalami kerugian  hingga miliaran rupiah.   Karena hingga saat ini KPU telah mengeluarkan dana sebesar Rp 2,15 miliar lebih untuk membiayai tahapan Pilwakot tersebut.  \"KPU sudah melaksanakan pengadaan barang dan jasa berupa logistik Pilwakot dengan total anggaran mencapai Rp 4,3 miliar, namun hingga saat ini baru dibayar setengahnya Rp 2,15 miliar, dan itu sudah tidak bisa ditunda lagi,\" kata anggota KPU Divisi Logistik dan Anggaran, Juni Boermansyah SAg MHum saat dihubungi BE, kemarin. Selain telah menggelontorkan dana untuk pengadaan logistik, KPU juga telah mengeluarkan sejumlah dana lainnya untuk berbagai kebutuhan, seperti pembayaran honor PPK dan PPS yang sudah diaktifkan mulai 7 November lalu, honor serta kebutuhan sekretariat KPU, dana sosialisasi, pembuatan spanduk dan baliho  yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. \"Kalau Pilwakot dilaksanakan pada 2013, maka Pemda kota harus menganggarkan kembali dana untuk KPU, karena dana yang tersisa dari pelaksanaan tahapan yang tengah berjalan saat ini tidak la Ia menjelaskan surat suara yang sudah mulai dicetak saat ini tidak bisa digunakan selain tanggal 22 Desember, karena pada surat suara tersebut tertera tanggal dan tahun pencoblosan.  Dengan begitu, maka harus dilakukan pengadaan ulang, jika tanggal 22 Desember dibatalkan. Disinggung soal pelaksanaan tahapan yang dilakukan KPU, padahal  sebelum ada kepastian mengenai anggaran untuk pengawasan dan pengamana, Juni menegaskan setiap tahapan yang telah ditetapkan KPU dalam rapat pleno tidak boleh diabaikan, bila tidak dijalankan maka KPU sendiri yang terkena akibatnya. \"KPU sudah siap 100 persen dan anggarannya pun sudah tersedia, maka kami memplenokan jadwalnya. Kalau tidak dijalankan hasil pleno tersebut, maka kami bisa dituntut karena tidak menjalankan tahapan sesuai dengan hasil pleno,\" tandasnya. Panwas Siap Mengawasi Sementara itu, Panitia  Pengawas Pemilu (Panwaslu) menyatakan kesiapannya untuk mengawasi Pilwakot pada 22 Desember  mendatang. Bahkan dalam waktu dekat semua Panwascam dan PPL akan diaktifkan kembali langsung disambut diberi pembinaan melalui Bimtek. \"Kami sudah konsultasi kami dengan Bawaslu, dan hasilnya kami tetap akan melakukan pengawasan terhadap tahapan Pilwakot ini sesuai dengan kekuatan anggaran yang kami miliki,\" kata anggota Panwaslu Divisi Pelanggaran, Ir Sugiarto, kemarin. Ia menjelaskan anggaran yang dimiliki Panwaslu hanya Rp 100 juta, dana itu diperkirakan hanya cukup untuk mengaktifkan Panwascam dan PPL selama bulan. Dan kemungkinan besar, pihaknya tidak dapat melakukan pengawasan hingga pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih. \"Bila anggarannya habis, maka secara otomatis Panwascam dan PPL tidak dapat melakukan pengawasan, namun untuk saat ini kita tetap jalan dulu,\" tandasnya. Ingin Menjabat Lebih Lama Di bagian lain, kebijakan Caretaker Walikota Bengkulu, Drs H Sumardi MM yang secara lantang menolak menandatangani anggaran pangawasan dan pengamanan Pilwakot putaran II pada 22 Desember mendatang, menimbulkan penilaian yang beragam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah (KAMDA) Bengkulu. Organisasi kemahasiswaan ini menilai, bahwa Sumardi sengaja untuk memperlabat pelaksanaan Pilwakot, agar ia bisa menjabat sebagai Caretaker Walikota Bengkulu lebih lama lagi. \"Kami menilai bahwa tujuan Sumardi sudah jelas, yakni ingin menjadi Walikota lebih lama lagi,\" kata Ketua KAMDA Bengkulu, Romidi Karnawan, kemarin. Ia mengungkapkan, anggaran tersebut sudah jelas ada di Pemda kota, bahkan aturan pengeluarannya pun telah ditemukan dalam Permendagri nomor 13 Tahun 2006 pasal 162. Namun sangat disayangkan sikap Sumardi dalam persoalan tersebut. \"Semestinya sebagai Caretaker Walikota, Sumardi harus  mendukung penuh agar Pilwakot ini berjalan sukses, bukankah salah satu amanat Mendagri saat pelantikan adalah menyukseskan Pilwakot,\" sentilnya. Dalam beberapa hari kedepan, KAMDA menunggu itikad baik dari Sumardi untuk bersedia menganggarkan kebutuhan yang bersifat mendesak tersebut. Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan KAMDA bergabung dengan semua elemen mahasiswa di Bengkulu menggelar aksi menuntut Sumardi mundur dari jabatannya. \"Sekarang kita lihat dulu, jika tidak terlihat itikad baiknya maka kami akan menuntut Sumardi mengundurkan diri,\" ancamnya. Tidak hanya itu, mahasiwa juga akan mendesak Plt Gubernur Bengkulu agar mencopot Sumardi dan menggantikannya dengan orang yang lebih layak dan tidak gila jabatan.  Ia membeberkan terlau besar kerugian yang dialami masyarakat kota Bengkulu jika Pilwakot tidak segera dilaksanakan, mengingat pembangunan jelas akan terganggu karena Caretaker Walikota tidak memiliki visi dan misi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakatnya. \"Tidak hanya kerugian materi yang dialami pemda kota, tapi lebih besar lagi yakni terhambatnya pembangunan di kota ini,\" sampainya. Senada juga disampaikan ketua Tim Independent Pemantau Pilwakot Bengkulu (TIPB), Iwan Santoso SIp MM. Secara tegas ia mengatakan bahwa Sumardi ingin menjabat sebagai Caretaker Walikota Bengkulu hingga beberapa bulan kedapan. \"Itu jelas bahwa Sumardi itu tidak mau melepaskan jabatannya dalam waktu dekat, dan perlu dipertanyakan profesionalitas pemimpim seperti itu,\" tegasnya. Di sisi lain ia menyinggung soal usulan anggaran yang dibutuhkan Panwas dan pihak kepolisian serta TNI di Bengkulu. Menurutnya, dana untuk pengawasan dan pengamanan sudah dianggarkan untuk 2 putaran, sehingga Pemda kota dan DPRD pun bisa menolak usulan tersebut sebelum di audit oleh BPK dan BPKP Bengkulu. \"Penggunaan anggaran putaran pertama lalu harus diaudit dulu, karena sudah dianggarkan 2 putaran tapi mengapa masih juga kekurangan,\" ucap penuh tanda tanya. (100/400)