BENGKULU, BE - Pemprov Bengkulu masih mempersoalkan ketidakhadiran General Manager (GM) Pelindo II Bengkulu, Nurhikmat di setiap undangan rapat untuk membahas persoalan Pelabuhan Pulau Baai. Ketidakhadiran GM Pelindo II Bengkulu dinilai Plt Sekprov Bengkulu Drs Sumardi MM sebagai bentuk tidak menghargai Pemprov Bengkulu yang menjadi lokasi usaha Pelindo. \"Kita mempertanyakan kenapa setiap kita undang rapat beliau tidak pernah hadir selalu mengutus anak buahnya,\" terang Sumardi, kemarin (26/4). Menurut Sumardi dengan tidak pernah hadirnya GM Pelindo tersebut seolah-olah menggambarkan Pelindo berdiri sendiri. Padahal menurutnya Pelindo II Bengkulu melakukan kegiatan di Bengkulu dan seharusnya ia bisa menghormati Gubernur Bengkulu. Karena setiap kali diundang tidak pernah hadir. \"Beliau seharusnya menghormati Gubernur. Masa setiap kita undang rapat bermacam-macam alasannya, masa tidak bisa meluangkan waktu untuk datang. Padahaa yang mengundang pak Gubernur,\" tambahnya. Lebih lanjut Sumardi menjelaskan, seharusnya ia bisa menjalin hubungan yang baik terutama dengan pemerintah daerah sebagai bentuk saling menghargai. Lebih tegas Sumardi menjelaskan pihak Pemda Provinsi Bengkulu akan memberikan waktu kepada GM Pelindo untuk bisa hadir rapat bersama. Namun jika tidak juga hadir maka pihak Pemprov Bengkulu akan mengirim surat ke atasannya baik Direktur Pelindo II maupun Meneg BUMN untuk memindahkan GM Pelindo II Bengkulu saat ini karena dinilainya tidak bersosialisasi dengan Pemprov Bengkulu. \"Kita beri waktu dulu, tapi kalau masih tidak hadir saat kita undang dalam waktu dekat ini maka kita akan mengirim surat ke atasannya untuk meminta beliau dipindahkan. Terlebih lagi beliau sudah melakukan pembohongan kepada Presiden yang menyatakan bahwa kapal dengan volume besar bisa masuk, namun kenyataannya mana,\" tegas Sumardi. Sementara itu terkait dengan rencana Pemprov Bengkulu yang akan menarik PAD dari Pelindo namun harus menyiapkan BUMD, Sumardi menjelaskan Pemprov rencananya akan memaksimalkan PT Bengkulu Mandiri untuk membuka unit usahanya di Pelabuhan Pulau Baai. Namun menurutnya sebelum melakukan hal tersebut pihaknya akan terlebih dulu membenahi PT BM yang saat ini belum memiliki pengurus definitif. \"Kalau memang perlu BUMD, maka kita akan masukkan BUMD kita yaitu PT BM. Namun kita akan melakukan pembenahan dulu terhadap PT BM sebelum masuk ke sana,\" jelasnya. Di sisi lain GM PT Pelindo, Nurhikmat saat dihubungi melalui nomor handphone miliknya mengklarifikasi tudingan tersebut tidak menjawab telepon. Pun begitu sebelumnya kepada BE Nurhikmat juga membantah dikatakan selalu menghindar saat diundang Pemprov untuk membahas persoalan tersebut. Ia bahkan mengaku sudah bertemu dengan gubernur dan menyampaikan bahwa PT Pelindo II Bengkulu akan tersandung kasus bila memberikan PAD secara langsung. \"Saya tidak pernah menghindar jika diundang pihak Pemprov,\" tukasnya. Nurhikmat juga menjelaskan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu agar PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Bengkulu memberikan kontribusi berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung tidak ada aturan yang mengaturnya. \"Sebenarnya kami tidak menolak dan tidak keberatan memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah daerah, tetapi karena hal itu tidak dibolehkan secara peraturan. Karena tidak dibolehkan itulah sampai saat ini PT Pelindo II Bengkulu belum pernah memberikan kontribusi baik bersumber dari bagi keuntungan maupun dari sumber lainnya,\" katanya. Ia mengaku, hal yang sama juga sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu. Bahkan pihaknya sudah mengajukan pemberian kontribusi itu kepada PT Pelindo pusat. Hanya saja usulan itu ditolak, dengan alasan tidak ada peraturan yang bisa dijadikan dasar hukumnya. \"Kalau saja dibolehkan, tentu sudah dari dulu kami sumbangkan PAD secara langsung,\" ungkapnya.(251)
Kategori :