BENGKULU, BE - Pembentukan tim pengkaji tranhsipment di perairan Pulau Tikus oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, ternyata tidak melibatkan Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu. Hal ini terbilang janggal, karena Komisi III sendiri merupakan mitra dari PT Pelindo II cabang Bengkulu sebagai pengelola pelabuhan dan aktivitas transhipment di perairan Pulau Tikus. Untuk itu, salah seorang anggota Komisi III, Aank Junaidi ST meminta Pemprov memasukkan Komisi III kedalam tim tersebut. \"Aktvitas transhipment merupakan bagian dari tugas kami untuk melakukan pengawasannya, jika kami tidak dilibatkan, maka kami tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsi kami dengan maksimal,\" ungkap Aank kepada BE, kemarin. Menurutnya, Pemprov akan dinilai tidak profesional bila tidak melibatkan Komisi III, karena anggota Komisi III sendiri juga berperan dalam menentukan apakah perairan Pulau Tikus layak atau tidak dijadikan lokasi transhipment. \"Kalau mau melibatkan kami, ya usahakan dari awal. Jangan sampai nanti ketika ada masalah baru mengadu kepada seperti penggusuran puluhan rumah warga di simpang Pagar Dewa hingga Simpang Kandis beberapa waktu lalu. \"Tujuan dilibatkan Komisi III adalah ketika ada masalah di kemudian hari ini, maka Komisi III bisa menengahi dan mencari jalan keluarnya, jika tidak dilibatkan tentu kami tidak mengerti,\" ucapnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Bengkulu, Ir Bambang Budi Djatmiko MM mengaku sejauh ini pihaknya memang belum memasukkan Komisi III terlibat dalam tim tersebut. \"Kita kan baru penyusunan, nanti yang pantas dan layak untuk masuk menjadi anggota tim kami masih menuggu masukan dari pak plt Sekda dan Asisten 2,\" ujarnya. Kendati demikian, ia mengaku jikapun Komisi III tidak dilibat dalam tim nantinya, namun Komisi III akan diundang setiap ada rapat pembahasan transhipment tersebut. \"Kalau tidak dimasukkan ke tim, nanti akan kita undang setiap kali kami menggelar rapat,\" tambahnya.(400)
Kategori :