Pelayanan BPJS Ribet

BENTENG, BE -Sosialisasi tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang diresmikan pada  bulan Januari  2014 ini lalu masih sangat minim. Hal itu berdampak bagi masyarakat yang belum mengetahui fungsi dan layanan BPJS, dalam menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bahkan untuk pelayanan rujukan, dinilai terlalu sulit dan setiap pasien harus mengambil rekomendasi mulai dari bidan. Hal ini disampaikan Ketua SPPI Benteng, Septi Feriadi. Menurutnya, sosialisasi BPJS harus dilaksanakan secara kontinyu atau berkelanjutan oleh instansi terkait. Baik oleh Dinas Kesehatan Benteng maupun RSUD, kepada stakeholder lingkungan Pemerintah, pejabat, anggota dewan, camat, perangkat desa, dan lainnya. “Stakeholder harus menjelaskan kepada masyarakat luas,” katanya. Dijelaskannya, setelah 2 bulan berjalan, diketahui banyak sekali keluhan pasien BPJS. Warga yang mau berobat harus membawa rujukan dari bidan, puskesmas dan RSUD hingga ke BPJS Provinsi. Bila salahsatu rujukan tidak tersedia, maka seringkali pasien dari warga mendapat penolakan pelayanan pada RSUD. “Banyak sekali warga tidak dilayani ke RSUD bila dirujuk,” jelasnya. Ia menambahkan, pasien mengeluh tentang layanan yang tidak prima dan ketersediaan obat-obatan. Tidak sama dengan pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda, yang lebih lancar dan ringan diterima warga selaku pasien untuk mendapat pengobatan. “ Saat program Jamkesmas itu tidak serumit BPJS ini, untuk ambil obat dan pelayanan prima, seringkali menimbulkan kebingungan,” sampainya.(111)