![](\"https://bengkuluekspress.disway.id/upload/2012/12/dilantik.jpg\"){kind=link}
Ia mengatakan rapat persiapan pelantikan tersebut sekaligus untuk menentukan kebutuhan dana. Sekaligus akan dibahas tentang kelengkapan administrasi tentang pelantikan gubernur defenitif. \"Keputusan Presiden tentang pelantikan sudah ada tinggal pelaksananya lagi yang dulu tertunda, kita masih melengkapi dokumen administrasi lain,\" katanya. Kementerian Dalam Negeri masih menunggu salinan putusan Mahkamah Agung tentang putusan penolakan Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin.
Termasuk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan Agusrin terhadap Keppres nomor 40 dan Keppres nomor 48 tahun 2012 tentang pemberhentian Agusrin dan pelantikan Junaidi Hamsyah sebagai gubernur defenitif. \"Semua proses hukum sudah final maka agenda pelantikan gubernur definitif kami proses. Mudah-mudahan minggu kedua Desember akan dilantik,\" katanya. Sekadar diketahui Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah seharusnya dilantik menjadi gubernur definitif Bengkulu pada Mei 2012.
Namun, Mendagri Gamawan Fauzi menunda pelantikan tersebut setelah PTUN Jakarta menerbitkan putusan sela atas gugatan Agusrin Najamudin terhadap Keppres nomor 40 dan Keppres nomor 48 tahun 2012 tentang pemberhentian Agusrin dan pelantikan Junaidi Hamsyah sebagai gubernur defenitif.
Sementara itu Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Bengkulu, H Hery Alfian, MSi mengatakan prosesnya sekarang Kemedangri harus meminta salinan putusan baik di MA maupun di PTUN. Permintaan tidak melalui MA tapi Pengadilan Negeri Jakarta, kalau salinanya sudah dapat maka Dirjen Otda membuat surat untuk pelantikan yang disampaikan ke DPRD. \"DPRD melalui Bamus yang menjadwalkan pusat yang mengikuti atau Pusat yangmenentukan jadwal kita mengikuti,\"katanya. Terlalu Dini Bicara Wagub Wacana pengisian posisi Wakil gubernur (wagub) sebelum Junaidi Hamsyah dilantik menjadi gubernur definitif dinilai tidak tepat. Karena, pelantikan Junaidi Hamsyah saat ini masih dalam proses pembahasan. Meski disebut-sebut sebagai salah satu kandidat alternatif wagub, Asnawi menolak untuk mengomentarinya. \"Terlalu dini bicara wagub. Kita masih persiapan pelantikan gubernur definitif,\" ujar Asnawi.
Senada diungkapkan Ketua DPW PAN Provinsi Helmi Hasan SE, belum saatnya bicara pengisian posisi wakil gubernur, sebelum gubernur definitif dilantik. Karena itu, PAN baru akan melakukan pembahasan untuk mengusulkan calon wakil gubernur setelah Junaidi Hamsyah dilantik.\" Setelah pelantikan (gubernur) baru kita membuat tim untuk menentukan calon wagub. PAN akan membuka peluang tokoh masyarakat, internal parpol dan luar parpol, \" katanya.
Ia mengatakan, dua nama akan diusulkan oleh DPW PAN kepada DPP untuk dikrucutkan menjadi 1 calon wagub. Selanjutnya calon tersebut akan diusulkan kepada Plt Gubernur H Junaidi Hamsyah. Menurutnya, masing-masing partai pengusung akan mencalonkan saatu kandidat. \"Sehingga dua kandidat itu dari PAN dan Demokrat, karena setiap parpola boleh mengajukan calon,\" katanya.
Semenatara itu, Ketua DPD Demokrat Edison Simbolon berpeluang besar untuk menjadi calon wagub. Karena, kedekatannya dengan PAN, akan mempermudah mantan wakil walikota ini mendapatkan dukungan dari 2 parpol pengusung. Apalagi, PAN sudah memberikan sinyal dapat amencalonkan kader non parpol. Namun pengamat politik Unib Drs Lamhir Syamsinaga MSi mengatakan Junaidi Hamsyah sangat cocok disandingkan dengan Asnawi A Lamat MSi. \"Saya mencalonkan Asnawi A Lamat, demi stabilitas pemerintahan dan akselerasi pembangunan di Bengkulu yang berkelanjutan,\" katanya.
Sedangkan Ketua Fraksi Raflesia Bersatu (FRB) Suharto SE, MBA mengatakan bahwa calon yang akan didukung harus memiliki dedikasi dan berpengalaman di pemerintahan. \"Kalau Edison itu berpengalaman di parpol, pernah ajadi anggota DPRD, dan juga pernah dipemerintahan. Jadi, saya kira beliau juga pantas untuk menduduki jabatan wagub,\" ujarnya. (100)