Pelindo Tantang Pemprov

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta pertanggungjawaban pihak PT Pelindo II Bengkulu terkait tidak akuratnya data kedalaman alur pelabuhan yang disampaikan.  Permintaan pertanggungjawaban itu akan disampaikan dalam rapat yang akan digelar hari ini (24/3), di kantor gubernur Bengkulu. Dalam pertemuan ini, Pemprov akan mengundang semua stakeholder terkait, seperti Kantor Syahbandara dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), TNI AL, Pol Air Polda Bengkulu, dan semua asosiasi pengguna jasa pelabuhan lainnya. \"Kalau diundang kami siap hadir, namun sejauh ini belum ada undangannya,\" kata Advisor Pengendalian Kinerja dan PFSO sekaligus Humas PT Pelindo II Cabang Bengkulu, Mattasar SR SE, Jumat (21/3). Ia juga mengaku tidak takut dengan Pemprov, karena selama ini menurutnya Pemprov belum berperan maksimal untuk memajukan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Hal itu terbukti masih banyaknya sumber alam Bengkulu yang diekspor tidak melalui Bengkulu, seperti sebagian besar hasil bumi kabupaten, di ekspor melalui Sumatera Barat, sedangkan  kekayaan alam lainnya di ekspor melalui Lampung. \"Ini kan tanggung jawab pemerintah daerah. Harusnya gubernur, bupati/walikota mendukung bukan malah mencari-mencari kesalahan Pelindo,\" tegasnya. Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov, Ir H Edi Waluyo SH MM mengatakan  rencana sebelumnya pemanggilan terhadap PT Pelindo itu dilakukan Selasa (18/3), namun karena petinggi Pelindo pusat tengah ada acara di Padang, sehingga ditunda Senin besok (hari ini, red). \"Tujuan pertemuan itu, Pemprov akan meminta pertanggungjawaban Direktur Utama PT Pelindo II Bengkulu, R.J Lino, karena pernyataannya tentang kedalaman alur dan kolam Pelabuhan Pulau Baai tidak sesuai dengan data hasil sounding yang dilakukan tanggal 25-36 Februari lalu. Menurutnya, pemanggilan dan meminta pertanggungjawaban pihak Pelindo itu bertujuan untuk menghindari terjadinya penurunan eksport yang  diakibat oleh dangkalnya alur dan kolam pelabuhan. Jika eksport menurun, maka secara langsung akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.  \"Jangan sampai ekspor menurun dari sebelumnya, karena juga akan berdampak pada ekonomi,\" ungkapnya. Untuk diketahui, Dirut PT Pelindo II Bengkulu, R.J. Lino disinyalir telah melakukan pembohongan publik, dan telah membohongi Presiden SBY saat berkunjung ke Bengkulu saat HPN beberapa waktu lalu.  Saat itu, Lino menyampaikan kedalaman alur pelabuhan mencapai 14 meter dan bisa dilewati kapal dengan muatan 60 ribu ton.  Namun kenyataannya, hasil sounding menyebutkan bahwa kedalam alur hanya 10 meter dan hanya bisa dilewati oleh kapal 33 ribu ton. Bahkan belakangan ini juga terungkap, pihak Pelindo menolak menandatangani berita acara hasil sounding. Pelindo baru bersedia menandatangani berita acara itu, jika beritanya dirubah yang berbunyi kedalam 10 meter bukan di alur, melainkan di pinggir dermaga.  Namun tim sounding tidak ada yang bersedia menuruti kemauan Pelindo tersebut.  \"Nanti kami akan meminta jawaban dari Pelindo, jangan lagi ada yang ditutup-tutupi,\" imbuhnya. (400)