Anggaran UN 3,6 Miliar

  BENGKULU, BE - Hasil pelaksanaan rapat koordinasi ujian nasional bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, yang telah berlangsung, Provinsi Bengkulu mengusulkan anggaran penyelenggaraan UN sebesar Rp 3,6 miliar. Dana bersumber dari APBN itu diantaranya akan digunakan untuk biaya keamanan, pengawasan, sementara untuk penyelenggaraan ujian sekolah pemerintah akan mengalokasikan anggaran  sumber APBD. Ditegaskan orang nomor satu dijajaran Diknas Provinsi Bengkulu itu, dengan anggaran ini Diknas tidak akan melakukan pungutan anggaran dari komite untuk penyelenggaraan UN. \"Anggaran UN itu jelas dari APBD dan APBN, alokasi dana ini mengatasi  anggaran yang ditudingkan  diambil dari komite sekolah,\"  terangnya. Diakui memang belum ada kepastian kapan pencairan dilakukan, namun hanya tinggal menunggu waktu saja. Anggaran ini tetap digunakan dan meski telat pencairanya tidak akan mempengaruhi  pelaksanaan UN. \"Meski dana belum cair, Pak Mendikbud sudah menegaskan UN tetap digelar 14 April dan tidak ada penundaan, \" bebernya. Mantan Kasatpol PP Provinsi itu. \"Penyelenggaraan UN harus memiliki tiga sub yakni bermutu, bermoral dan bermartabat sehingga dengan tiga sub itu dapat mewujudkan  pendidikan berkarakter. Penyelenggaraan  UN berkarakter, itu dimulai dari sisi penyelenggaranya, pengawasan, hingga peserta ujian,\'\' katanya. Penyelenggara UN Diinventarisir Menjelang dilaksanakannya Ujian Nasional (UN)  yang akan berlangsung 14 April 2014 mendatang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  provinsi Bengkulu kembali melakukan rapat koordinasi   ujian nasional, ujian sekolah dan mardasah, serta pendistribusian data nominasi  tetap (DNT) jenjang pendidikan SMP, SMA,SMK. Rakor sekaligus menginventarisir sekolah penyelenggara ujian nasional. Pertemuan yang dilaksanakan selama dua hari di hotel Ananda Kota Bengkulu itu, diikuti seluruh kepala dinas, kepala bidang, dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan K3S se-provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Drs  Rusdi Bakar melalui  Koordinator Ujian Nasional, Budianta menuturkan, \'\'DNT peserta ujian sekolah telah didistribusikan ke kabupaten/kota, sebanyak 52.216 siswa.\'\' Rinciannya 25.862 siswa SMP, 3606 Siswa  MTs, dan 435 siswa SMP terbuka. Sedangkan total peserta SMA  mencapai 13.057 siswa, terdiri dari  SMA jurusan IPA 6.116 siswa, jurusan IPS 6.926 siswa, Bahasa 17 siswa , Jenjang Pendidikan  MA total 2.226 terdiri   jurusan  IPA 800 orang  IPS 1.314 orang, jurusan  Bahasa 49 orang dan jurusan  Agama 63 orang serta jenjang  SMK  sebanyak 7.030 siswa.  Serta jumlah peserta US SD/MI sebanyak 34. 592 Siswa SD/MI. \"Tidak ada perubahan kembali pada DNT ini, \" kata  Budianta. Masih dikatakan Budianta, selain distribusi DNT, kabupaten / kota harus segera menerbitkan surat keputusan mengenai sekolah penyelenggaraan  ujian nasional  sekolah madrasah, negeri dan swasta SMA,MA.SMK, SMP,MTs. Saat ini  jumlah sekolah penyelenggara itu sudah diserahkan ke tim, namun kepastian jumlahnya belum diketahui. Berdasarkan ketentuan, syarat sekolah  penyelenggaraan Un ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan akreditasi, fasilitas sekolah dan jumlah peserta ujian, jika tidak memenuhi maka sekolah digabungkan atau menginduk ke sekolah lain. Masih dikatakan Budianta sekolah juga diberikan kewajiban membuat   surat  tentang pengawas-pengawas ruangan. Ujian paket C dan B, Diknas  provinsi juga menghimbun data tempat-tempat pelaksanaan UN yang akan diseleggarakan di kabupaten/kota. \"Rakor ini menginventarisir  sekolah penyelenggara UN, dan menginventarisi  lokasi distribusi titik simpan  soal ujian nasional, mulai dari provinsi, hingga  lokasi terdekat di titik simpan ke sekolah,\" imbuh Rusdi. (247)