BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta meningkatkan pengelolaan dana jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) atau Jamkesprov dengan membuat database untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan maksimal. \"Pelayanan terhadap warga miskin harus dilebih dimaksimalkan lagi,\" ujar akademisi Unib Hamim Wicaksono, kemarin.
Menurut Hamim, Pemprov Bengkulu dapat menggunakan sumber daya handal yang sudah dicetak di berbagai perguruan tinggi untuk untuk menyusun database tentang warga penerima Jamkesda. Sehingga mana warga penerima Jamkesmas, Jamkes dari provinsi yang disebut Jamkesprov dan Jamkes dari kabupaten dan kota yang disebut Jamkesda atau Jamkesko. \"Pemerintah harus menjamin seluruh warga miskin terakomodir dengan Jaminan Kesehatan,\" katanya.
Selain itu, Direktur Yayasan Lembak Bengkulu Usman Yasin i juga meminta pemerintah membenahi pelayanan di RSUD M Yunus yang mendapat keluhan dari masyarakat. Terutama sistem informasi manajemen rumah sakit sudah saatnya diterapkan. \"Apalagi sudah menerapkan BLUD (Badan Umaum Layanan Rumah Sakit),\" katanya.
Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah yang menjadi moderator dalam dialog tersebut mengatakan sistem informasi manajemen RSUD M Yunus segera diluncurkan dalam waktu dekat. Terkait Jamkesda, Plt Gubernur mengatakan, database tersebut akan ditindaklanjuti untuk peningkatan pelayanan dan transparansi kinerja pemerintah. Alokasi dana Jamkesda dari APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013 sebesar Rp 6 miliar. Jumlah dana tersebut kata dia meningkat Rp 1 miliar dari APBD 2012 yakni sebesar Rp 5 miliar. \"Jamkesprov, juga digunakan bagi warga yang harus menjalani perawatan penyakit dalam yang harus dirujuk ke rumah sakit luar daerah,\" ujarnya. (100)