SKPD Diminta Jemput Bola

BENGKULU, BE - Untuk merealisasikan bantuan pemerintah pusat kepada Provinsi Bengkulu yang menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk proaktif kepada kementeriannya untuk mendapatkan bantuan dana dari pusat. \"Kita berharap masing-masing SKPD bisa menindaklanjuti ataupun segera mengajukan proposal kepada kementeriannya. Baik kepada menterinya yang hadir saat HPN kemarin ataupun tidak,\" terang Ketua Harian HPN Bengkulu, Azwar Boerhan. Dengan sistem jemput bola yang dilakukan oleh masing-masing SKPD tersebut, menurut Kadis PU Provinsi ini, harapan Bengkulu untuk mendapat bantuan dana dari pusat tinggal menunggu tindaklanjutnya.  Sebab presiden sendiri sudah merespon positif terhadap Provinsi Bengkulu, baik sebelum pelaksanaan HPN maupun saat Presiden SBY berpidato di hari puncak HPN.  Sebelum pelaksanaan HPN Presiden berjanji jika HPN akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. \"Dari presiden sendiri sudah memberikan respon positif, sehingga sekarang tugas masing-masing SKPD untuk menindaklanjutinya,\" tambah Azwar. Lebih lanjut ia menjelaskan hingga saat ini baru dua kementerian yang sudah pasti akan memberikan bantuan kepada Provinsi Bengkulu, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum untuk proyek pelebaran dan perbaikan jalan Bengkulu-Lubuk Linggau, serta dari Kementerian Pertanian untuk membantu program pertanian di Kabupaten Seluma. \"Untuk Kementerian Pertanian, Wakil Menteri Pertanian sudah berjanji di depan masyarakat Seluma saat ia berkunjung ke Kecamatan Sukaraja beberapa waktu lalu, akan membantu semua proposal yang disampaikan oleh Bupati Seluma kepada Kementerian Pertanian,\" jelas Azwar. Sementara itu, untuk bantuan perbaikan dan pelebaran jalan Bengkulu-Lubuk Linggau, akan dianggarkan pemerintah pada APBN Perubahan 2014 ini.  Total dana yang dibutuhkan hampir menyentuh angka Rp 700 miliar. Namun menurut Azwar bantuan tersebut tidak akan dikucurkan sekaligus, namun akan diberikan secara bergulir, karena jika diberikan sekaligus, maka mempengaruhi anggaran di daerah lain. (251)