DTT Mengalir ke Muspida

CURUP, BE - Upaya penyidikan dugaan penyimpangan Dana Tidak Terduga (DTT) tahun anggaran 2011 dengan total pagu anggaran Rp 2,5 miliar oleh Kejaksaan Negeri Curup, mulai mendapatkan respon berbagai pihak. Salah satunya muncul dari Dewan Penyelamat Keadilan Republik Indonesia (DPK RI) Rejang Lebong. Kepada wartawan, Selasa (11/2), Ketua Umum DPK RI Hermawan Ds mendesak pihak kejaksaan terus memegang komitmen untuk mengungkap kasus tersebut hingga keakar-akarnya dan tidak pandang bulu terhadap siapapun yang menerima DTT tersebut.  Hermawan mengungkap, lembaga swadaya masyarakat yang dipimpinya menemukan kejanggalan kasus DTT tersebut, salah satunya bermula dari ulah oknum aparatur pemerintah daerah sendiri yang mengungkap aliran dana DTT ke beberapa orang secara pribadi, termasuk oknum unsur Muspida, anggota DPRD RL, Polres RL, oknum Kejaksaan Negeri Curup, Dandim RL Danyon 144 RL, Pengadilan Negeri Curup, Pengadilan Agama Curup. \"Ini jelas aneh, oknum pejabat pemerintah mengungkap aliran dana DTT yang tidak seharusnya diberikan kepada para pejabat vertikal dan perorangan yang seharusnya tidak selaknya berdasarkan temuan tim Kejari Curup,\" ungkapnya. Hermawan mendesak pemerintah daerah melalui Baperjakat bisa lebih teliti dalam menempatkan oknum pejabat, sehingga tidak gampang membocorkan aliran dana DTT yang diterima oleh para pejabat.  \"Sekarang sudah terlanjur kasus ini diungkap, siapa pun penerimanya harus bertanggung jawab tidak terkecuali penegak hukum sekalipun, karena kami mengantongi data aliran dana yang wajar ini juga mengalir ke oknum penegak hukum juga harus mengembalikan dana tersebut,\" tegasnya. Sementara itu, beberapa pejabat sejak Senin (10/2) mulai menjalani pemeriksaan intensif penyidik Kejaksaan Negeri Curup.  Salah satunya beberapa pejabat eselon II di beberapa dinas intansi Rejang Lebong. Mereka diambil keterangan karena ikut mendapatkan aliran dana yang berasal dari DTT. Seperti diketahui, anggaran DTT awal tahun anggaran 2011 awalnya ditetapkan sebesar Rp 3 miliar, kemudian pada perubahan anggaran berubah menjadi Rp 2,5 miliar, saat itu anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp 2,384 miliar. (999)