Pendidikan Politik dari Parpol Madeg

BENGKULU, BE - Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para caleg perempuan, KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Provinsi Bengkulu memberikan pendidikan politik kepada caleg perempuan yang ada di Bengkulu. Pendidikan dilaksanakan di salah satu hotel di Tanah Patah, Kota Bengkulu, diikuti oleh 30 caleg (Calon anggota legislatif) perempuan. Dikatakan Sekertaris Wilayah KPI Bengkulu, Irna Riza Yuliastuti SSos, pendidikan politik tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap perempuan yang menjadi caleg. \"KPI ikut andil dalam pembuatan aturan yang mewajibkan setiap Parpol menyediakan kuota 30 persen untuk perempuan,\" tambahnya. Selain itu, dia juga mengatakan, saat ini pendidikan politik dari Parpol tidak berjalan maksimal, bahkan madeg. Banyak para caleg perempuan hanya dijadikan sebagai syarat politik untuk pemenuhan kuota, bukan untuk meraih kemenangan. \"Banyak para caleg perempuan yang belum tau tugas dari legislatif, ini menunjukkan pendidikan Parpol tidak jalan,\" jelasnya. Acara yang diadakan kemarin (2/2) tersebut diikuti oleh 30 caleg perempuan dari lintas parpol dan lintas dapil, dari semua kabupaten kota di provinsi Bengkulu. Dia menerangkan, caleg tersebut sudah dipilih berdasarkan referensi dan rekomendasi dari parpol. \"Sebenarnya, kami mau memberikan pendidikan untuk semua caleg perempuan, namun terbatas oleh dana,\" tambahnya. Sementara itu, Nuransari caleg DPRD kota Bengkulu dari PDIP mengatakan banyak sekali ilmu yang diperoleh dari pendidikan politik tersebut. Dia mengaku semakin matang untuk merumuskan strategi dalam upaya pemenangnya di April mendatang. \" Saya semakin percaya diri untuk mengemban amanah menjadi anggota legislatif,\" pungkasnya. Fakta Integritas Sementara itu, puluhan Caleg perempuan dan penggait gander lintas Parpol yang ikut serta dalam pendidikan politik KPI tersebut melakukan penandatangan fakta integritas bertekad \'Manjurkan\' Pemilu 2104. Gabungan caleg perempuan dari 12 Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu di Provinsi Bengkulu tersebut, bertekad untuk mewujudkan pemilu Bengkulu amanah, jujur, berkomintmen, berkualitas, dan anti money politik (Manjurkan). Ada empat poin yang disepakati para caleg perempuan tersebut. Pertama, menyadari Pemilu sebagai proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan rakyat serta kedaulatan dan kepentingan rakyat harus diperjuangkan di dalam setiap tugas dan fungsi legislatif. Kedua, menyadari realitas kemiskinan dan ketimpangan dalam perspektif perempuan dengan masih belum terpenuhinya kualitas layanan publik dan pemenuhan hak-hak dasar terutama pendidikan, kesehatan, perekonomian, perempuan lanjut usia, dan kelompok marginal. Ketiga, menyadari belum maksimalnya kebijakan dan anggaran yang diperuntukan guna pengurangan kemiskinan dan pelaksanaan perlindungan sosial yang masih belum membawa kesejahteraan masyarakat secara merata dan tepat sasaran. Keempat, melihat tata pemerintahan belum berjalan dengan baik, demokratis, transparan, dan akuntabel.  Sehingga calon wakil rayat baik DPRD tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota yang menanda tangani fakta interitas bersepakat untuk mewudkan poin-point deklarasi tersebut untuk ditingkatkan dan dilaksanakan saat terpilih menjadi wakil rakyat nantinya. (320/cw5)