PKPI Dorong Kadis PU Lengser

TAIS, BE - Wakil Bupati (Wabup) Seluma, Mufran Imron kembali menyatakan keinginannya agar Bupati H Bundra Jaya SH MH mencopot Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Dr Ir H Herawansyah MSc. Alasan Mufran, karena telah banyak laporan fisik pekerjaan proyek pembangunan tahun anggaran 2013 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sementara dilaporkan kepada bupati sudah selesai 100 persen. Menurutnya, akibat dari laporan yang disampaikan PU tidak teliti, maka APBD Seluma bisa jebol. Untuk itu, Mufran berharap bupati menganti Kadis PU. Sebelumnya, Mufran sudah membidik Herawansyah agar lengser beberapa waktu lalu, karena ia menilai kebijakan Kadis PU yang dianggapnya tidak sesuai aturan. \"Jika Kadis PU tetap Herawansyah, maka selama itupula Seluma akan hancur. Jika memang Seluma akan membangun dengan terbebas dari hukum, maka Kadis PU ini harus diganti,\" kata Mufran. Menurut Wabup yang juga Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Bengkulu itu, sejauh ini pembagunan yang telah dilakukan tahun 2013 tidak berjalan sempurna. Melainkan hancur-hancuran. Pasalnya, banyak proyek yang telah dikerjakan tidak memenuhi aturan yang berlaku. Padahal Kadis PU sendiri mengetahui mana pekerjaan yang semestinya harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ironisnya, kata Mufran, pekerjaan yang dilaporkan bupati  sudah diselesaikan 100 persen, bahkan dinyatakan Pemkab berutang Rp 18 miliar kepada sejumlah kontraktor yang bekerja di Seluma. Ditegaskannya, ia berani diuji, jika hasil pantauannya ke lapangan yang dilakukan salah dan menyalahi aturan pekerjaan. \"Saya siap apa hasil kelapanggan saya ini diuji.Sehingga tidak pantas Pemda Seluma dengan mudahnya mengakui memiliki hutang tersebut,\"sampainya. Terpisah, Ketua DPRD Seluma, Drs Martadinata mengatakan hal serupa. Ia meminta Kadis PU mengundurkan diri. Alasannya, katanya, mengingat apa yang telah dikerjakan Kadis PU membuat Seluma semakin terpuruk dari kemajuan yang diharapkan. \"Jika tetap dipertahankan Kadis PU itu, akan menjadi apa Kabupaten Seluma ini. Toh pekerjaannya tidak benar,\" kata ketua dewan yang juga pengurus PKPI itu. Pengawas Diminta Berperan Sementara itu, pengawas lapangan yang ada di Dinas PU Seluma diminta berperan aktif dalam pembangunan. Seperti pada kegiatan desa dalam membangun balai desa dengan membantu dalam pembuatan perencanaan sehingga perencanaan yang matang maka gedung balai desa ini bisa diseragamkan. \"Jika mengharapkan perencanaan dari tenaga PNPM maka setiap desa tidaklah sama balai desanya. Seharusnya Pengawas PU dapat ikut membantu,\" kata Ketua Komisi I DPRD Seluma yang juga anggota PKPI, H Asran Safri. Dijelaskannya, Padahal sebelumnya DPRD Seluma sudah pernah meminta agar diberikan gambar yang baku. Serta melibatkan pengawas dari Dinas PU Seluma yang sudah dibayar menggunakan dana APBD. Dan ini jelas dapat akan membantui dalam penghematan dalam penggunaan dana Program pembagunan Desa yang ada.Harusnya menggunakan dana percepatan pembangunan sebesar Rp 100 juta tahun 2013 lalu, tidak diperbolehkan untuk membangun kantor desa. Atau Pemkab Seluma melalui Dinas PU yang menetapkan apa yang akan dilakukan. Agar kepala desa dan perangkat desa tidak membangun kantor desa yang bentuk yang berbeda-beda. \"Kita harap Pengawas PU yang ada saat ini dapat membantu desa dalam pembangunan,\" terangnya. Lebih lanjut, dikatakannya, dana yang diberikan kepada kepala desa dan dijadikan patokan untuk pembangunan kantor desa. Karena saat ini masih ada beberapa desa yang belum membangun kantor desa. Sehingga kantor desa yang akan dibangun menjadi seragam dan serasi. Tidak terkesan asal jadi serta pembangunannya amburadul. (333)