Walikota Gandeng Gubernur

BENGKULU, BE - Walikota H Helmi Hasan SE berencana menggandeng Gubernur Bengkulu untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan banjir yang terjadi di Kota Bengkulu.  Pasalnya, guna mengatasi banjir ini, Pemerintah Kota Bengkulu tidak dapat bekerja sendirian. \"Kita sudah berkoordinasi dengan Balai Sungai Wilayah (BSW) VII Bengkulu. Sungai ini ada domainnya sendiri-sendiri. Karena banjir yang kerap terjadi di kawasan Kelurahan Tanjung Agung dan Tanjung Jaya itu lintas kabupetan/kota, kewenangan yang sama juga ada pada provinsi. Karenanya kami dari Pemerintah Kota akan mengajak Pemda Provinsi untuk duduk bersama memecahkan masalah ini,\" kata Helmi, kemarin. Menurut Helmi, sinergisitas antara Pemerintah Kota dan Pemda Provinsi ini sangat beralasan. Ia mencontohkan sinergisitas untuk membangun sambungan pipa baru PDAM yang dianggarkan dalam APBN untuk APBD Provinsi sebesar Rp 800 miliar yang dibagikan kepada tiap Pemerintah Kabupaten/Kota. \"Atau misalnya Pemda Provinsi memberikan izin kepada Pemerintah Kota untuk membangun kawasan Sungai Bengkulu ini. Kita sendiri memiliki keinginan dan harapan untuk mengolah muara Sungai Bengkulu untuk menjadi Pasar Tradisional Terapung. Bukan hanya untuk menanggulangi banjir, namun juga dapat digunakan sebagai objek wisata baru. Tapi karena APBD kita tidak kuat untuk menopangnya sendiri, tetap harus ada bantuan dari pusat dan provinsi,\" tambahnya. Di samping itu, Helmi juga menekankan bahwa persoalan banjir bukan hanya karena meluapnya Sungai Bengkulu, namun juga disebabkan oleh banyaknya saluran drainase yang tersumbat karena sampah. Karenanya, ia memberikan peringatan kepada Satpol PP Kota Bengkulu untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Kota Bengkulu. \"Ini Perdanya ada, sanksinya ada. Satpol PP akan sering-sering kita ingatkan untuk menegakkan Perda ini,\" tukasnya. Disamping rencana-rencana itu, Helmi juga menggagas dibangunnya waduk besar di beberapa kawasan Bengkulu yang rentan banjir. Diantaranya di Kelurahan Tanah Patah, Tanjung Agung dan Lempuing. Lagi-lagi dalam rencana ini, menurutnya, campur tangan Pemda Provinsi sangat diperlukan. \"Kita mungkin bisa memfasilitasi pembebasan lahannya atau membeli lahan warga tempat dimana waduk itu akan dibangun. Tapi kalau untuk pembangunan waduknya sendiri tetap harus ditopang oleh provinsi. Ini pun tidak bisa langsung. Karena harus dikaji terlebih dahulu oleh Kementrian PU (Pekerjaan Umum) terkait berapa lahan yang akan dibebaskan dan berapa debit air yang harus ditampung,\" pungkasnya. Ketua RT 1 Kelurahan Tanjung Jaya, Junaidi, lebih menyarankan agar Pemerintah Kota dapat mengaktifkan kanal serta membongkar jalan raya di kelurahannya alih-alih membangun waduk besar. Pasalnya, waduk besar ia nilai tidak akan cukup menampung debit air hujan yang turun dan di kawasannya tidak ada cukup lahan yang bisa digunakan untuk tujuan itu. (009)