KOTA MANNA, BE – Adanya perseteruan antara tim anggaran DPRD BS dengan tim anggaran pihak eksekutif telah menyebabkan pembahasan RAPBD 2014 menjadi terhambat. Bahkan hal ini dapat memicu APBD 2014 tidak dapat diketuk palu.
Kondisi ini sangat disayangkan oleh Wakil Ketua II DPRD BS, Drs Gunadi Yunir MM. “Adanya sikap saling ngotot antara eksekutif dan legislatif terkait rencana penggunaan dana reses berdampak pada lambannya APBD 2014 ketuk palu,” katanya.
Menurut Ketua DPC PPP BS ini, jika kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing, maka berdampak pada kepentingan warga pada umumnya yang tidak bisa terlaksana. Sebab dengan APBD yang mandek ini, dipastikan program pembangunan terhambat dan pelaksanaan pembangunan di BS pun tidak bisa dilaksanakan. Sebab pelaksanaan dapat dilakukan setelah adanya pengesahan anggaran. “Tidak hanya itu, semua kegiatan lain yang berhubungan dengan anggaran seperti honor kades, biaya operasional kantor bahkan gaji DPRD BS pun terhambat,” kata Gunadi.
Gunadi menyarankan, seharusnya tim anggaran eksekutif dan legislatif dapat duduk bersama kembali untuk melanjutkan pembahasan mengenai perencanaan penggunaan dana reses senilai Rp 20 M itu. “Jika keduanya duduk bersama kembali dan mengedepankan kepentingan orang banyak, saya rasa pembahasan RAPBD 2014 akan berjalan kembali dan APBD pun dapat segera ketuk palu sehingga program pembangunan pun berjalan sesuai rencana,” tutup Gunadi.
Sebelumnya Ketua DPRD BS, Susman Hadi selaku ketua tim anggaran legislatif menginginkan dana reses senilai Rp 20 M itu dibagi sehingga kecamatan-kecamatan yang berada jauh dari perkotaan juga mendapatkan bagian untuk melakukan pembangunan bagi desa yang belum masuk pada APBD 2014. Sedangkan ketua tim anggaran eksekutif, Sekkab BS, Rudi Zahrial SE mengungkapkan agar dana reses Rp 20 M perencanaannya khusus digunakan untuk dalam kota. Dia beralasan untuk daerah pedesaan sudah ada program PNPM, DAK dan dana lainnya dengan total anggaran tidak kurang dari Rp 80 M.(369)