Gaji Guru Tak Dianggarkan

BENTENG, BE - Salah -seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Nazir Jahiliyah, S.Sos mengatakan dalam APBD tahun 2014 ini, pihaknya tidak lagi menganggar pembayaran gaji sebanyak 91 orang Guru Bantu Daerah (GBD). Pasalnya, berdasarkan surat edaran dari pemerintah pusat, jika daerah tidak boleh menganggar pembayaran gaji GBD itu karena melanggar dari aturan yang ada. Sehingga, secara otomatis pihak daerah tidak menganggarkan lagi. \" Ya, memang tidak dianggarkan lagi,\" ungkapnya. Menurutnya, pembayaran gaji GBD ini dikembalikan oleh pihak sekolah. Untuk GBD yang bertugas di  SD atau SMP, pembayaran gaji  dapat diambil dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan anggaran sekolah. Sedangkan, untuk  GBD yang bertugas di SMA, dapat dilakukan melalui  komite. Hanya saja, persoalannya, dana  BOS ini turunnya tidak setiap bulan. Sehingga, pembayaran gaji akan mengalami keterlambatan. \" Kita tidak berbuat banyak karena memang ada dasar hukumnya,\" jelasnya. Dikatakannya, Pemda diminta untuk bijak didalam mengambil keputusan terkait persoalan GBD ini. Karena, hingga saat ini kejelasan status mereka tidak juga jelas sehingga merugikan para GBD ini. Soalnya, tenaga dari GBD ini masih kita perlukan didalam melakukan kekurangan jumlah guru di Bumi Maroba Kite Maju ini. Oleh sebab itu, Pemda diminta untuk mencarikan solusi dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. \" Jika tidak dicarikan solusi dari saat ini, maka akan menjadi persoalan dibelakang hari,\" katanya. Ia menambahkan, termasuk untuk merumahkan tenaga GBD ini juga harus dipikirkan matang - matang. Karena, jika tidak akan menimbulkan permasalahan baru. Apalagi, GBD ini merupakan warga asli Benteng sehingga sangat bertentangan dengan tujuan pemekaran wilayah untuk mensejahterakan masyarakat. Karena, GBD ini juga harus di perhatikan dan difikirkan kesejahteraannya. \" Dalam waktu dekat kita akan memanggil Dinas Dikbud untuk mencarikan solusi atas persoalan GBD ini,\" terangnya. (111)