Bangun Kantor Desa

Program pembangunan tidak hanya dirancang untuk infrastruktur saja, tetapi fasilitas perkantoran dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Sebagaimana telah dianggarkan miliaran rupiah untuk membangun 29 kantor desa, terdiri dari 20 proyek gedung kantor desa dari APBD 2013, sementara 9 kantor desa berasal dari bantuan Kementerian Dalam Negeri. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Bengkulu Tengah (Benteng), Edi Ermansyah Ph.d mengatakan, pembangunan kantor desa yang anggarannya dari APBD langsung dimasukkan ke DIPA tiap-tiap kecamatan. “Terbagi menjadi 2 sumber anggaran, kalau APBD masuk ke DIPA kecamatan sebanyak 20 kantor desa, dan 9 langsung dari BPMPD Benteng,” katanya. Menurut Edi, proses pembangunan langsung dilaksanakan tiap-tiap pihak kecamatan dan diperkirakan fisiknya sekitar pertengahan tahun 2014. Dia berharap pembangunan kantor desa sesuai kebutuhan dan sesuai prioritas. “Utamakan dulu desa yang memang membutuhkan kantor, mementukan pilihan desa mana yang layak juga harus melalui proses verifikasi tim,” imbuhnya. Edi mengungkapkan, tahun 2014 pembangunan kantor desa menjadi prioritas daerah, mengingat banyak sekali pertimbangan untuk desa-desa. Apalagi desa yang sudah memiliki sekretaris desa (sekdes) yang sudah jadi PNS. “Demi ketertiban administrasi perkantoran pemerintahan desa (Pemdes), ya harus dilengkapi dengan fasilitas perkantoran untuk sekdes,” ucap Edi. Ia menambahkan, untuk 1 kantor desa disiapkan Rp 100 juta, setelah dikalkulasikan dana yang terpakai untuk pembangunan kantor desa sekitar Rp 2,9 miliar. Khusus dana yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) langsung dikelola BPMPD dan verifikasi juga dilaksanakan oleh tim dari BPMPD. “Dananya sudah siap, segera dilaksanakan pembangunannya,” tutupnya. (111)