JAKARTA - Banjir yang beberapa hari ini melanda sejumlah wilayah DKI Jakarta memicu kritik dan serangan ke duet Joko Widodo-Basuki T Purnama yang kini memimpin Ibu Kota. Bahkan serangan secara politik dari para politikus ke arah duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-Ahok itu datang bertubi-tubi.
Namun, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi mengingatkan bahwa pihak-pihak yang menyerang Jokowi-Ahok tanpa disertai data tentang penanganan banjir bisa menuai serangan balik. Sebab, publik tetap mencatat sejumlah kemajuan yang ditorehkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI itu selama setahun ini.
Ari lantas mencontohkan kritikan yang dilontarkan politikus Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul yang menyebut blusukan ala Jokowi selama ini ternyata tak membawa manfaat. Menurut Ari, pernyataan Ruhut itu jelas tanpa disertai data kuat karena hanya untuk menyerang Jokowi secara politik.
Ari mengakui, banjir di Jakarta memang terus terulang setiap tahunnya. Tapi mengacu pada data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI, 62 titik banjir peninggalan Fauzi Bowo bisa ditekan di era Jokowi-basuki menjadi 35 saja. \"Artinya ada kemajuan nyata selama setahun ini,\" kata Ari kepada JPNN, Selasa (14/1) malam.
Karenanya dosen jurusan komunikasi politik di FISIP UI itu menganggap serangan ke Jokowi lebih didasari kekecewaan secara politik. Sebab, serangan itu tidak disertai data kuat. \"Seharusnya politisi yang cerdas sebelum melontarkan pendapat di depan publik harus berpijak pada data dan fakta di lapangan, bukan karena faktor ketidaksukaan apalagi karena dendam politik. Sudah jelas titik-titik banjir berkurang, kenapa juga Jokowi yang disalahkan?\" sambung Ari.
Ditambahkannya, publik sudah selayaknya membandingkan penanganan banjir dan macet di era kepemimpinan Foke selama lima tahun dengan kepemimpinan Jokowi-Ahok selama setahun ini. Ari menambahkan, mengatasi banjir tentu tidak semudah membalik telapak tangan.
Namun, katanya, Jokowi-Ahok sudah memulai melakukannya secara sungguh-sungguh, termasuk melakukan pendekatan ke warga agar bersedia pindah dari bantaran kali ataupun merelokasi penduduk yang tinggal di kawasan waduk. Bahkan, lanjut Ari, Jokowi-Ahok berusaha keras membereskan berbagai persoalan warisan dari Gubernur DKI sebelumnya.
\"Membebaskan banjir berarti memindahkan warga dari daerah rawan banjir. Memindahkan tempat tinggal berarti menyediakan rumah susun. Membangun rumah susun berarti membebaskan lahan. Semuanya tentu butuh waktu,\" lanjut Ari.(ara/jpnn)