Soal Dana Reses, Eksekutif – Legislatif “Ribut”

KOTA MANNA, BE – DPRD Kabupaten BS mengancam akan membuat APBD tahun 2014 tandingan. Hal ini ditenggarai oleh tidak kompaknya pihak eksektutif dan legislatif dalam hal penggunaan dana aspirasi atau dana reses sebesar Rp 20 M. Ketua DPRD BS, Susman Hadi SP MM membenarkan jika hingga saat ini RAPBD 2014 belum juga selesai dibahas dan terancam tidak ketuk palu. “Hal itu disebabkan bupati yang ngotot mengunakan dana reses itu untuk dalam kota saja,” katanya. Menurutnya, pada pembahasan beberapa waktu lalu Bupati  BS, H Reskan E Awaludin SE menginginkan semua dana reses senilai Rp 20 M digunakan untuk menyerap aspirasi dalam Kota Manna. Bupati beralasan untuk daerah pedesaan sudah ada dana alokasi khusus (DAK) dan juga dana PNPM. Padahal sambung Susman, pada umumnya warga BS ini dengan mata pencairan pertanian dan hidup di pedesaan. Sebab itu pihaknya menolak rencana  bupati tersebut. “Kami tidak setuju dengan rencana bupati, sebab kami tetap menginginkan dana reses dibagi   untuk 11 Kecamatan,” tegas Susman. Pasalnya, kata Susman, dana sebesar Rp 20 M itu untuk kegiatan reses DPRD dalam menampung aspirasi warga yang belum terakomodir dalam APBD 2014.  Pihaknya berharap dari dana itu nantinya dibagi untuk setiap kecamatan sebesar Rp 1,5 M dari 11 kecamatan, sedangkan sissanya untuk kegiatan reses. Namun dengan tidak adanya kata sepakat antara pihak eksekutif dan legislatif, maka Susman mewacanakan untuk membuat APBD tandingan. “Kalau bupati tetap ngotot dengan kemauannya, kami bisa nanti buat APBD tandingan, sebab kami sudah rencanakan dari Rp 20 M itu untuk 9 kecamatan  totalnya hanya Rp 13,5 M selebihnya Rp 6,5 M untuk Kecamatan Kota Manna  dan Pasar Manna,” tandas Susman. Namun sayangnya saat BE hendak mencoba konfirmasi dengan Bupati BS, H Reskan E Awaludin SE sedang tidak berada di tempat. Sehingga tidak didapat konfirmasi terkait keterangan  yang disampaikan Ketua DPRD BS tersebut. (369)