Proyek Rp 26,3 M Tak Dilaksanakan

BENGKULU, BE - Sangat aneh, anggaran senilai Rp 26, 3 miliar  dari 31 paket proyek dan kegiatan, gagal dilaksanakan. Pemprov Bengkulu dinilai kurang serius melaksanakan program yang telah direncanakan. Sedangkan, saat ini masih ada 8 paket proyek dan kegiatan senilai Rp 13,3 miliar masih dalam proses lelang.  Paket yang sudah direalisasikan seebsar Rp 110 miliar atau 36,29%., dan sedang berjalan senilai Rpn  167,8 miliar untuk 182 paket. \"Ini sangat aneh, kinerja pemerintah dipertanyakan. Karena, sudah mendekati tutup buku, baru 36,29% dilaksanakan. Artinya, anggaran banyak yang sia-sia,\" kata Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Burhandari, MSi, kemarin.

Burhandari mengatakan kebiasaan Pemprov melaksanakan proyek diakhir-akhir tahun pelaksanaan harus diubah. Karena pekerjaan yang dilakukan dalam kondisi terdesak berdampak pada tidak maksimalnya pekerjaan. \"Terlebih saat ini memasuki musim hujan, sehingga pekerjaan proyek,   dikhawatirkan tidak berjalan semestinya,\" katanya.

Politisi PKS itu  menyoroti pembangunan 45 ruas jalan provinsi yang tersebar di 10 kabupaten/ kota, yang realisasi fisiknya baru sekitar 50 persen. \"Sementara jangka waktu pekerjaan hanya 40 hari, kami khawatir kualitas jalan tidak akan sesuai yang diharapkan,\" katanya. Ia mengatakan dari pantauan Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu di berbagai lokasi proyek pekerjaan jalan, di sebagian kabupaten bahkan kemajuan pekerjaan fisik baru 30 persen. Ruas jalan yang sedang dalam proses pengerjaan juga dikhawatirkan tidak akan berkualitas, mengingat cuaca memasuki musim penghujan. Selain itu, sejumlah proyek belum dilelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bengkulu yang dipusatkan di Dinas Pekerjaan Umum provinsi.

\"Ruas jalan yang belum dilelang adalah jalan provinsi di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.  Perbaikan jalan dengan dana Rp2,5 miliar belum dilelang karena lambatnya kinerja ULP yang dipusatkan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu,\" katanya. Anehnya kata dia, dana administrasi untuk proyek tersebut sudah dicairkan sekitar 50 persen. Temuan ini kata Burhandari cukup janggal sebab proyek belum dilelang tetapi dana administrasi sudah dicairkan. \"Banyak pekerjaan  baru tuntas 50 persen dan ada yang gagal dilaksanakan merugikan masyarakat Bengkulu,\" katanya.

Komisi III sudah berulangkali mengingkatkan agar Plt Gubernur Bengkulu mengevaluasi kinerja ULP yang dipusatkan di Dinas PU, apalagi ketuanya juga rangkap tiga jabatan.

Kepala ULP Bengkulu yakni Andi Rosliansyah juga merangkap sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum provinsi serta Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU provinsi. \"Untuk itu, kami di Komisi III sedang mempertimbangkan untuk mengosongkan anggaran Bidang Bina Marga dalam APBD 2013,\" katanya. (100)