Kemiskinan Tanggung Jawab Bersama

TUBEI,BE - Masalah kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi. Penaggulangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah Pusat hingga daerah. Untuk penaggulangan Kemiskinan ini, Pemerintah RI melalui Perpres No 15 tahun 2010, tentang percepatan penaggulangan kemiskinan mengamanatkan pemerintah daerah untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Lebong Pancawijaya kepada BE kemarin,\'\'Perpres no 15 tahun 2010 menegaskan beberapa hal untuk penanganan kemiskinan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan.\'\' Kegiatan itu meliputi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil serta menyinergikan kebijakan dan progam penanggulangan kemiskinan. Progam penanggulangan kemiskinan terdiri dari kelompok bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, kelompok program penanggualangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyaakat, pemberdayan usaha mikro kecil dan progam lain baik secara langsung maupun tidak langsng dengan tujuan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahtraan. Ditambahkan Wabup maksud digelarnya Rakor penaggulangan kemiskinan di kabpaten Lebong, untuk membangun persamaan presepi akan pentingnya penanggulanan kemiskinan serayamenjelasakan kinerja TKPK. \"Penaggulangan kemiskinan dilakkan dengan memperhatikan perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar,pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif,\" lanjut Wabup. Ditambahkan Wabup penaggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya tanggung jawap pemerintah tetapi juga melibatkan non pemerintah. \"Efektif atau tidaknya pengentasan kemiskinan ini sagat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan,\" pungkas Wabup.(777)