Dishubkominfo Ambil Alih Parkir

BENGKULU, BE - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bengkulu menyatakan akan mengambil alih semua pengelolaan parkir.  Pasalnya, kontrak seluruh pengelolaan parkir kepada pihak ketiga akan habis per 31 Desember 2013 ini. \"Semua kontrak pihak ketiga akan habis per 31 Desember 2013 ini. Setelah itu, semua pengelolaan parkir akan kita ambil alih,\" kata Kepala Dishubkominfo Kota Bengkulu, Selupati SH, kemarin. Dia menjelaskan, pengelolaan parkir kepada pihak swasta sejauh ini menyisakan banyak masalah. Persoalan ini bahkan sudah seringkali muncul sejak pengelolaan parkir di zona enam Kelurahan Panorama oleh CV Tiga Bersaudara. \"Kemarin yang mengelola zona satu, PT Putra Kembar, juga sudah kita putus kontraknya sejak bulan November 2013. Karena ada kekurangan bayar. Berita acaranya sudah kita buat dan kita serahkan kepada pak wali serta pihak aparat hukum untuk ditindaklajuti. Karena kalau tidak dilunasi ini akan menjadi tindak pidana penggelapan PAD (Pendapatan Asli Daerah),\" ujarnya. Kepada pihak ketiga lainnya, Selupati melanjutkan, Pemerintah Kota berharap seluruh proses administrasi yang belum diselesaikan untuk dapat segera dituntaskan. Ia menyatakan, keterlambatan penyelesaian proses administrasi akan menjadi catatan bagi pihaknya dalam melakukan seleksi kerjasama apabila pengelolaan parkir ini masih tetap akan diserahkan kepada pihak ketiga. \"Yang belum selesai kami harapkan bisa segara. Kalau tidak maka kita akan buatkan berita acaranya untuk diselesaikan oleh pihak yang berwenang,\" tukasnya. Zulhendri (38), salah seorang juru parkir di kawasan Pasar Panorama mengapresiasi langkah pengambilalihan ini. Hanya saja, menurut dia, apabila Pemerintah Kota akan kembali mengelola parkir ini, juru parkir yang dipekerjakan harus diseleksi dengan baik. \"Kalau saya sih setuju dan sangat mendukung kalau memang pengelolaannya balik ke pemerintah lagi. Tapi juru parkirnya harus orang-orang yang beres. Kalau ada yang kerjanya tidak beres ngapain dipekerjakan. Nanti PAD tidak tercapai malah pemerintah rugi sendiri,\" ungkapnya. (009)