JAKARTA, BE - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan pusat perbelanjaan dan toko modern untuk menjual 80 persen produk lokal alias buatan Indonesia (made in Indonesia). Kebijakan itu tertuang dalam Permendag 70/2013 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional dan Pusat Toko Modern. \'\'Garis besar permendag itu mewajibkan beberapa hal. Yakni, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menjual 80 persen produk dalam negeri atau made in Indonesia. Dalam tahap ini, kami tidak membedakan merek, tapi lebih pada lokasi produk itu dibuat,\'\' ujar Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi. Aturan tersebut merupakan langkah strategis untuk mengendalikan neraca perdagangan yang kerap defisit lantaran besarnya impor. Aturan itu juga menjadi pendukung kenaikan pajak penghasilan (PPh) impor dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen untuk barang konsumsi dan barang mewah. \'\'Baru berlaku 2,5 tahun sejak permendag keluar,\'\' tuturnya. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menerangkan, permendag itu diterbitkan untuk menyempurnakan Permendag No 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. \'\'Tujuannya, mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri,\'\' jelasnya. Menurut dia, permendag tersebut tidak akan diberlakukan secara retroaktif. Sebab, masih ada tenggang 2,5 tahun untuk melakukan sosialisasi secara intensif. \'\'Ada masa transisi untuk mengurangi kekhawatiran para pelaku usaha yang telanjur membuat usaha sebelum terbitnya peraturan ini,\'\' paparnya. Gita menyampaikan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern telah tumbuh pesat. Omzet ritel tahun ini diperkirakan mencapai Rp 375 triliun. \'\'Nilai itu perlu dikelola dengan baik agar dapat terdistribusi secara merata. Dengan begitu, Indonesia dan para pengusaha dapat menikmati hasil secara proporsional,\'\' ucapnya. Terbitnya regulasi baru itu juga dimaksudkan untuk merespons perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha ritel dengan lahirnya inovasi dan usaha baru yang makin variatif, baik usaha eceran maupun pusat perbelanjaan. \'\'Inovasi dan yang dapat menjadi contoh seperti menggabungkan restoran dan ritel, apotik dan toko modern, serta lain-lain,\'\' terangnya. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina memaparkan, permendag anyar tersebut telah melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. \'\'Sebelumnya, kami telah membahas permendag ini dengan para peritel serta para pemangku lain yang berkepentingan. Ini demi kemajuan Indonesia,\'\' ujarnya. Ritel modern yang dimaksud adalah toko yang menganut sistem harga pas atau tidak ada tawar-menawar. Kemendag memberikan waktu masa transisi kepada pengusaha ritel untuk memenuhi aturan itu, yakni 2,5 tahun mendatang. (jpnn)
Ritel Modern Wajib Jual 80 Persen Lokal
Rabu 25-12-2013,08:40 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Selasa 23-06-2026,21:38 WIB
LKPJ Bupati Tahun 2025, DPRD Kabupaten Kaur Terbitkan 10 Rekomendasi Strategis
Selasa 23-06-2026,17:28 WIB
Terungkap di Sidang! Saksi Bongkar Dugaan Modus Latifa, dari Double Input hingga Blur Laporan Keuangan
Selasa 23-06-2026,14:57 WIB
Tim DOK-TIF Universitas Bengkulu Wakili Regional di Astra Honda SDGs Future Leaders 2026
Selasa 23-06-2026,13:56 WIB
Wali Kota Bengkulu Minta Maaf kepada Tukiyem, Lurah Anggut Bawah Terbukti Langgar Disiplin ASN
Selasa 23-06-2026,15:56 WIB
Lurah Anggut Dalam Dinonaktifkan, Wali Kota Bengkulu Tegas Tindak Pelanggaran Data Bansos
Terkini
Rabu 24-06-2026,13:28 WIB
Polisi Gerebek Kontrakan di Bengkulu Selatan, Amankan Terduga Pengedar Sabu
Rabu 24-06-2026,13:20 WIB
Selesaikan Sengketa Lahan Perkebunan, Petani Mukomuko Tuntut Kepastian Hukum
Rabu 24-06-2026,13:15 WIB
Kuasa Hukum Latifa Soroti Lemahnya Sistem Keuangan CV Mandiri Sejahtera di Sidang Dugaan Penggelapan
Rabu 24-06-2026,13:11 WIB
Jaga Marwah Institusi, Bupati Mukomuko Sahkan SK Pemberhentian Sementara Oknum ASN
Rabu 24-06-2026,13:10 WIB