1.000 Warga Tak Dapat BPJS

BENTENG, BE -  Sebanyak seribu warga di Bumi maroba Kite maju ini tidak akan mendapatkan jaminan kesehatan atau tidak termasuk kedalam  program Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) , sebagai pengganti program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Hal ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 mendatang.  Seribu jiwa warga ini terpaksa dibiarkan tak mendapatkan program pemeliharaan  kesehatan baik dari Pemerintah RI maupun dari Pemkab Benteng. Dikarenakan Pemda Benteng tidak sanggup menanggulangi  dana pembayaran  premi perbulannya yang  mencapai sebesar Rp 19 ribu/bulan perorang atau sekitar Rp 228 juta pertahunnya, untuk 1.000 warga tersebut. \"Kita tanggulangi perlahan, tidak bisa sekaligus karena keterbatasan anggaran yang ada,\" ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), I Putu Sura Artika, S.Km pada BE kemarin . Menurut Putu, warga miskin di Benteng ini tercatat sebanyak 46 ribu jiwa. Sedangkan, yang ditanggung oleh Jamkesmas dari Kementerian Kesehatan RI, hanya sekitar sebanyak 30 ribu jiwa saja. Artinya masih menyisakan 16 ribu jiwa lagi yang tak ditanggung BPJS Kemenkes tersebut. Menyikapi hal ini Pemkab dan DPRD Benteng telah menganggarkan dana untuk mengakomodir  warga yang tak tercover dalam program BPJS Kementerian Kesehatan itu dalam APBD 2014. Hanya saja, dari APBD  dewan dan Pemkab hanya dapat mengusulkan dan mengakomodir sekitar 6.000  jiwa saja. Jadi masih terdapat sekitar 1.000 warga yang tidak dijamin kesehatannya, baik oleh Pemerintah RI maupun Pemerintah daerah.  Walaupun mereka tergolong miskin. Artinya bila sakit, 1.000 warga ini harus berobat dengan biayanya sendiri. \"Untuk 6.000 itu, pembayarannya dibantu oleh Dinkes Provinsi Bengkulu sebesar 30 persen, sedangkan Pemda 70 persen,\" jelasnya. Dikatakannya, untuk mengatasi persoalan masih banyak warga dikabupaten bungsu pemekaran ini belum mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam waktu dekat Kadinkes  berangkat ke Kemenkes di Jakarta. Hal itu, bertujuan untuk melobi  tambahan kucuran anggaran BPJS dari Pemerintah RI, sehingga, seluruh warga miskin dapat menerima jaminan kesehatan yang memang sangat dibutuhkan oleh warga. \"Kita berharap warga yang belum mendapatkan jaminan untuk bersabar karena kita masih akan berupaya,\" terangnya. Ia menambahkan, seluruh warga miskin yang mendapatkan kartu Jamkesmas otomatis mendapatkan kartu BPJSK.  Karena prosesnya hanya menggantikan nama kartunya saja. Sedangkan datanya masih menggunakan data Jamkesmas yang lalu. Jika kartu BPJSK sudah dikeluarkan, secepatnya akan dibagikan kepada warga penerima program ini. (111)