KPU Diminta Sediakan Gudang Logistik

BENGKULU, BE - Sekretaris Jendral (Sekjen) KPU RI Ir Arif Rahman Hakim MS meminta KPU Provinsi Bengkulu menyediakan gudang untuk menyimpan logistik Pemilu. Hal ini disampaikannya sesaat setelah melakukan pelantikan Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Drs Siswanto MPd, kemarin (9/12). \"Logistik Pemilu 2014 ini sangat rentan mengalami kerusakan sehingga kita meminta KPU untuk menyiapkan gudang logistik yang maksimal untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut,\" ungkap Arif. Menurutnya, jika terjadi kerusakan, maka akan menjadi masalah sendiri menjelang Pemilu 2014 nanti, terutama pada segi pembiayaan. Karena, katanya, dengan rusaknya logistik maka KPU akan menyediakan anggaran lain dan tentunya itu akan memberatkan. Lebih lanjut, ia menjelaskan, logistik Pemilu yang ada nantinya bukan hanya sekedar disimpan di dalam gudang, melainkan dikemas semaksimal mungkin, sehingga bisa terlingdung dari kerusakan. \"Karena logistik Pemilu 2014 ini sangat rentan terhadap kerusakan, maka kita harus menjaganya dengan maksimal,\" tambahnya. Menurut Arif, saat ini KPU RI sedang melakukan kegiatan pengadaan logistik, khususnya surat suara. Meskipun pengadaan surat suara dilakukan 2014 nanti, namun kini KPU sudah melakukan pelelangan dan sedang melakukan kualifikasi untuk tahap pengumuman. Pada kesempatan pelantikan tersebut, Arif juga meminta sekretaris KPU Provinsi maupun kabupaten/kota untuk mematuhi semua peraturan yang ada terkait proses lelang. Sekretariat KPU harus mematuhi etika terkait pengadaan barang dan jasa. \"Saya meminta kepada seluruh sekretaris KPU untuk mematuhi peraturan yang ada. Dengan mematuhi peraturan yang ada kita bisa meminimalisir terjadinya kesalahan kelak dikemudian hari,\" jelas Arif. Di sisi lain, Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Siswanto mengatakan, dengan didefenitifkannya dirinya menjadi sekretaris, maka ia akan melakukan pekerjaan layaknya tugas sekretaris KPU. \"Kita akan bekerja sebagai mana mestinya. Yaitu melakukan konsolidasi dan menjaga kekompakan dengan komisioner,\" kata Siswanto. (251)