Pembelian Materai Dipangkas

KEPAHIANG, BE - Ada yang menarik dalam pembahasan RAPBD yang baru dilakukan terhadap 4 SKPD di Pemkab Kepahiang saat ini.  Banggar menilai kebanyakan dari belanja barang dan jasa di masing-masing kegiatan SKPD tertutama untuk pembelian materai. \"Misal kegiatanya Rp 50 juta, itu materai yang diusulkan bisa mencapai 70 lembar baik materai 6000 atau materai 3000. Dan untuk nilai kegiatan Rp 150 juta pembelian materainya bisa mencapai 80 lembar. Sehingga dari 4 SKPD yang sudah kita lakukan pembahasan yakni Bagian Hukum, Kesbangpolinmas, Bagian Ekonomi dan BPBD, hampir rata-rata belanja barang dan jasa dalam hal ini pembelian materai ini kita pangkas anggaranya,\" ujar anggota Banggar Edwar Samsi SIP MM kemarin. Dikatakannya, seperti bagian Ekonomi dari usulan anggaran sebesar Rp 800 juta, pihaknya hanya mengakomodir sekitar Rp 600 juta saja sedangkan Rp 200 juta sisanya dirasa kurang bermanfaat. \"Seperti bagian Ekonomi hanya belanja pegawai yang kita kurangi sementara kegiatanya tetap. Tujuan kita untuk efisiensi anggaran sesuai dengan petunjuk Bupati,\" jelasnya. Sementara itu, H Zurdinata SIP menyampaikan pada pembahasan terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pihaknya menyetujui anggaran Rp 2,617 miliar untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di Kepahiang tahun 2014 mendatang. \"Total usulan yang tersebut untuk penujang SKPD mencapai Rp 1,098 M. Sedangkan untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dalam kabupaten kita ini mencapai Rp 2,617 M,\" ungkap Nata. Menurutnya, pencegahan dan kesiapsiagaan itu terdiri dari kegiatan pencegahan dini dan penanggulanan bencana alam senilai Rp 325 juta. Kemudian ada juga kegiatan peningkatan kualitas SDM bidang prabencana senilai Rp 242 juta. \"Sementara itu untuk rehabilitasi dan rekontruksi, seperti rehab rumah rawan bencana dan pemeliharaan berojong mencapai Rp 1,674 M, kedaruratan dan logistik Rp 250 Juta serta pemadam bahaya kebakaran senilai Rp 126 juta,\" jelasnya. Dikatakannya, untuk penunjang SKPD dengan total Rp 1,098 M terdiri dari pelayanan administrasi perkantoran senilai Rp 736 juta. Peningkatan sarana dan prasarana Rp 324,7 juta. \"Selain itu ada juga peningkatan kapasitas SDA senilai Rp 25 juta dan sistem pelaporan capaian kerja Rp 12,5 juta. Hanya saja kita berharap penanggulangan dan kesiapsiagaan itu dapat menjawab keresahan warga, terlebih lagi daerah kita ini rawan terjadi bencana,\" tandasnya. Terpisah, Anggota Banggar DPRD, H Zainal S.Sos mengemukakan, dari pembahasan yang dilakukan, masih ada beberapa item usulan terkesan tidak seimbang antara rutin dengan kegiatan. \"Maka dari itu beberapa usulan yang disampaikan terpaksa kita pangkas, karena dianggap dalam realisasinya nanti tidak akan efisien. Kalau tidak efisien bagaimana bisa APBD itu pro raykat, sementara kita menargetkan APBD harus pro rakyat,\" tandasnya.(505)