KEPAHIANG, BE - Anggota Banggar DPRD Kepahiang, Edwar Samsi SIP MM mengatakan, pihaknya berencana melaporkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) ke Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah. Ini lantaran kedua institusi tersebut kerap mangkir dari pembahasan RAPBD 2014. \"Banggar mendesak DPRD secara kelembagaan segera menyurati gubernur Bengkulu, agar gubernur memberikan teguran kepada TAPD dengan harapan pembahasan RAPBD berjalan sesuai harapan,\" katanya saat dihubungi lewat telepon selulernya, kemarin. Menurutnya, sudah berapa kali pembahasan RAPBD dibatalkan karena TAPD dan DPPKAD mangkir. \"Kalau ini dibiarkan saja, maka besar kemungkinan pengesahan RAPBD nantinya tidak sesuai dengan target. Makanya untuk menghindari itu kita mengharapkan DPRD secara kelembagaan segera menyurati gubernur, supaya gubernur menegur TAPD,\" kata Edwar. Dikatakannya, terkait masalah ini pihaknya selaku Banggar sudah memberikan rekomendasi kepada lembaga DPRD agar melayangkan surat ke gubernur. Inti surat tersebut sendiri agar gubernur memberikan pembinaan kepada Pemkab Kepahiang, agar pembahasan dapat berjalan sebagaimana jadwal yang telah disusun oleh Banmus. \"Kalaupun nantinya terjadi keterlambatan pengesahan RAPBD, jadi lembaga DPRD tidak lagi disalahkan oleh eksekutif. Selama ini eksekutif cenderung menyudutkan dewan jika terjadi keterlambatan pengesahan,\" kata Edwar. Terpisah, Ketua DPRD Kepahiang Rokadi Imansyah dikonfirmasi mengatakan, belum menerima rekomendasi Banggar, agar dewan secara kelembagaan meminta gubernur menjewer TAPD dan DPPKAD itu. \"Terus terang saja, saya selaku pimpinan belum menerima surat ataupun rekomendasi. Kalau pun nantinya memang ada, maka kita terlebih dahulu melakukan rapat unsur pimpinan. Setelah itu, jika layak dilayangkan surat ke gubernur terkait masalah ini, maka kita pun akan melayangkannya,\" katanya. Sementara itu, Sekkab Kepahiang Drs Hazairin A Kadir MM sebelumnya menyampaikan pihaknya tetap mentargetkan pembahasan APBD 2014 bisa rampung pada bulan Desember ini. Hal ini agar anggaran bisa langsung dipergunakan pada awal tahun 2015 mendatang. \"Sesuai dengan pesan Bupati, pembahasan APBD harus rampung bulan Desember ini. Kalaupun ada kendala soal jadwal pembahasan mungkin lantan miss komunikasi saja,\" jelasnya. (505)
Dewan Minta DPPKAD Dijewer
Senin 25-11-2013,14:22 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Minggu 26-07-2026,12:16 WIB
Jurusan Kehutanan UNIB Dampingi Petani Hutan, Ubah Limbah Kulit Kopi Menjadi Produk Bernilai Ekonomi
Minggu 26-07-2026,15:21 WIB
Damkar Bengkulu Minta Masyarakat Hentikan Pembakaran Sampah di Musim Angin Kencang
Minggu 26-07-2026,15:26 WIB
20 Ribu Penari Pecahkan Rekor Dunia, "Bengkulu Menari" Ukir Sejarah di Festival Pantai Panjang 2026
Minggu 26-07-2026,15:19 WIB
Antrean Truk Sawit PT KAS Mengular di Jalan Nasional, Warga Teramang Jaya Minta Polres Mukomuko Turun Tangan
Minggu 26-07-2026,15:23 WIB
Festival Pantai Panjang 2026 Dongkrak Penjualan, Ratusan UMKM Raup Manfaat Ekonomi
Terkini
Minggu 26-07-2026,15:26 WIB
20 Ribu Penari Pecahkan Rekor Dunia, "Bengkulu Menari" Ukir Sejarah di Festival Pantai Panjang 2026
Minggu 26-07-2026,15:23 WIB
Festival Pantai Panjang 2026 Dongkrak Penjualan, Ratusan UMKM Raup Manfaat Ekonomi
Minggu 26-07-2026,15:21 WIB
Damkar Bengkulu Minta Masyarakat Hentikan Pembakaran Sampah di Musim Angin Kencang
Minggu 26-07-2026,15:19 WIB
Antrean Truk Sawit PT KAS Mengular di Jalan Nasional, Warga Teramang Jaya Minta Polres Mukomuko Turun Tangan
Minggu 26-07-2026,12:16 WIB