15 Pegawai DPRD Rejang Lebong Diperiksa Jaksa

CURUP, BE - Penyidikan terhadap dugaan penyimpagan anggaran rutin sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong, khususnya dana perjalanan dinas anggota dewan yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2010 masih terus berlanjut.  Tim penyidik pidana Khusus (Pidsus), Kejakasaan Negeri (Kejari) Curup memastikan indikasi penyimpangan dana yang diduga fiktif sebesar Rp 2 miliar lebih dari total anggaran senilai Rp 5 Milyar tersebut. 15 PNS yang bertugas di sekretariat DPRD RL diperiksa oleh penyidik, yang menangani kasus ini. Plt Kepala Kejaksaan Negeri Curup, Yeni Puspita SH MH melalui Kasi Pidsus, Antoni Ginting SH dikonfirmasi wartawan, Jum\'at (22/11) mengaku akan fokus menyelesaikan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di lingkungan sekretariat DPRD RL tersebut, khususnya pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat itu bertugas dan terlibat dalam pengurusan pencairan dana tersebut. “Pemeriksaan terhadap PNS di lingkungan Sekretariat DPRD RL, karena mereka yang mengetahui, mengurus Administrasi pengajuan hingga pencairan dana. Sementara anggota Dewan hanya menerima dan menggunakan dana tersebut, makanya, kita fokus pemeriksaan terhadap staf dan pejabat di secretariat baru nanti kita lanjutkan ke anggota Dewan,” ujar Ginting. Setidaknya, sudah 15 orang PNS lingkungan Sekretariat DPRD RL yang diambil keterangannya oleh Tim Penyidik Pidsus Kejari Curup. Dibagian lain, terkait hasil permintaan audit investigasi Humas BPKP Bengkulu Subhan dikonfirmasi wartawan mengatakan, pihaknya secara resmi telah menyelesaikan audit investigasi terhadap penggunaan dana rutin Sekretariat DPRD RL tahun anggran 2010,  hanya saja BPKP Bengkulu masih akan melakukan tahapan ekspose LHP (Laporan Hasil Perhitungan) audit tersebut ke BPKP Pusat terlebih dulu. “Temuan kerugian Negaranya ada. Tetapi belum bisa kita ekpose ke publik karena masih harus melakukan ekpose ke BPKP Pusat terlebih dahulu baru kita sampaikan hasil audit kepada penyidik untuk kepentingan penyelidikan,” ujar Subhan. (999)