Kinerja DPPKAD Dikritik

KEPAHIANG, BE - Anggota DPRD Kepahiang, Edwar Samsi SIP MM mengkritik pedas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Ia meninilai DPPKAD tidak bekerja sesuai rencana awal dinas itu dibentuk. \"Kami kecewa. Gimana tidak, masa serapan APBD kita itu terendah se-Indonesia. Kemudian DAK yang cair juga baru sekali. Dan itu muaranya ada di DPPKAD,\" ujar anggota Banggar DPRD Kepahiang, Edwar Samsi SIP MM kemarin. Menurutnya, birokrasi yang berbelit dan seringnya Kepala DPPKAD, HM Taher, SH tak berada di tempat menjadi salah satu penyebab serapan APBD tak maksimal. \"Muaranya ada di DPPKAD, birokrasinya berbelit, kemudian kepalanya sering DL (dinas luar) kemana-mana itu, jadi SKPD termasuk Sekretariat dewan juga sulit mencairkan dana,\" jelasnya. Dikatakannya, DPPKAD dibentuk untuk mempermudah birokrasi sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. \"Awalnya DPPKAD itu dibentuk berdasarkan rekomendasi BPK. Lalu, untuk memudahkan agar jadi satu pintu. Ternyata realisasinya jadi sulit,\" katanya. Tidak hanya itu, sambung Edwar, kesulitan juga dialami oleh pemerintah desa pada pencairan ADD. \"Pemerintah desa juga sulit, malah harus 3 tahap pencairan ADD. Jadi, ini harus dibenahi lagi,\" tandasnya. Terpisah Kepala DPPKAD HM Taher SH menyampaikan saat ini pihaknya sudah bekerja secara profesional. Terkait serapan APBD yang rendah merupakan kendala dari pembahasan APBD yang lamban dilakukan. \"Kita selaku DPPKAD sudah bekerja secara profesional dan terkait serapan APBD yang rendah merupakan pekerjaan rumah (PR) kita bersama,\" jelasnya. (505)