Indonesia Dikuasai Produk Impor

RATU SAMBAN, BE- Kembali empat pilar  goes to  campus dihari kedua di gelar MPR RI. Kali ini digelar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, dengan mengusung tema  Ekonomi Kerakyatan Vs Liberalisme. Sosialisasi itu dikemas dalam dialog  yang melibatkan  anggota MPR RI, Dr Zulkieflimansyah SE MSc, dan dihadiri  rektor IAIN Prof. Dr H Sirajuddin M.MAg MH. Turut hadirDr Asnaini MA, serta puluhan  mahasiswa IAIN. Dalam sosialisasi ini terungkap bahwa Indonesia sebagai negara besar dan kaya tidak bisa menjadi produsen. kekayaan negara kita dikuasai investor asing, dan Indonesia pun dikuasai serta sangat tergantung dengan produk impor. Dikatakan Dr Zulkieflimansyah SE MSc, sosialisasi ini sudah kerap dilakukan di kampus se- Indonesia,  dan hari ini  kampus IAIN menjadi  salah satu lokasi yang ditunjuk untuk membahas tentang ekonomi kerakyatan secara nasional, yang melibatkan sejumlah anggota MPR RI  yang berlatar belakang bidang perekonomian. Ekonomi kerakyatan sendiri kata Zulkieflimansyah dilatar belakangi  dengan dikeluarkanya MPR RI nomor XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. \'\'Politik ekonomi yang dimaksudkan mencakup kebijakan strategis dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak, \'\' katanya. Politik ekonomi juga diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional yang menciptakan pengusaha menegah yang kuat dan besar jumlahnya serta membentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi, seperti Usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan badan usaha milik Negara  yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. \"Prioritas utamanya yakni membantu dan mengembangkan pengusaha lemah agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada Sumber dana, \" katanya. Dalam sistem ekonomi yang dianut di indonesia sebenarnya konstitusi kita jelas menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta kekayaan alam nasional kita dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun prakteknya ruang usaha ekonomi nasional masih banyak dikuasi oleh kaum kapitalis atau pemodal besar. Masih terkesan seperti sistem neoliberalisme.  Padahal Indonesia yang kaya akan Sumber daya Alam, justru kurang mampu mengelolanya, sehingga kekayaan alam itu  dikuasai  dan  kita menjadi penonton di negeri sendiri.  Investasi asing   sangat mudah masuk ke Indonesia, semestinya dengan melimpahnya sumber daya itu dapat dikuasai negeri sendiri. Jika tidak ada pemahaman yang baik bisa  salah kaprah,dan menakutkan. Kendalanya saat ini  pemerintah yang tidak terlampau peka dan mungkin tidak mengerti, karena menjadi pemimpin dengan kemampuan yang pas-pasan dan  diangkat karena kepoplaritasan sehingga tidak tepat, banyak pemimpin yang dipilih tidak memahami banyak yang terjadi, kelemahan  tidak punya akses, bagaimana pemerintah menjadi konduktor yang baik  bagi ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan ini, bebernya  jangan dimaknai secara sempit seperti menggerakan  Usaha Kecil Menengah saja, namun bagaimana ekonomi kerakyatan lebih di prioritaskan dalam  membantu dan mengembangkan pengusaha ekonomi lemah agar dapat mandiri terutama  dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses  kepada sumber dana. Dalam kehidupan ekonomi terbuka, kita sangat mudah dan bangga menggunakan barang-barang impor dan mengabaikan produk-produk dalam negeri, ketergantungan kita terhadap barang import menjadikan  Indonesia sebagai negara pasar bukan negara produsen. Pemerintah pun tidak bisa melakukan banyak hal, mestinya  diera pasar bebas tidak hanya membatasi produk yang bisa diimpor saja, namun idealnya sebagai negara yang besar Indonesia dapat menjadi negara produsen sehingga kedaulatan kita tidak terganggu dengan adanya ketergantungan terhadap impor. Tak dipungkiri dalam kehidupan ekonomi terbuka, kita sangat mudah dan bangga menggunakan barang impor dan mengabaikan produk dalam negeri. \'\'Ketergantungan kita terhadap barang import menjadikan  Indonesia sebagai negara pasar bukan negara produsen,\'\' terangnya. Semua sektor sangat bergantung dengan produk impor, mulai dari otomotif, pertanian, teknologi dan lainnya. Kekuatan ekonomi global kata Zulkieflimansyah bukan dimusuhi namun diatur. Kalau negara tidak kuat maka hanya menjadi penonton dan masyarakatkan hanya menjadi pekerja marjinal sehingga disparitas ekonomi menangkat tajam. Akibatnya kebencian ekonomi global tidak dapat dihindarkan. Hal semcam ini semestinya di sadari oleh pemimpin- pemimpin kita, dan pemerintah  jangan  mau enak saja dapat fee bangun ini bangun itu,  imbasnya sedikit yang dirasakan masyarakat, \" cetusnya. Indonesia yang menganut sistem ekonomi  kerakyatan  dapat dimakdani sebagai  proses demokrasi dalam praktek ketatanegaraan  berdasarkan nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dialog ini,  diharapkan terbangun aspirasi akademisi dan sumbangan pemikiran dari sivitgas akademi kampus , dan memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai sistem ekonomi yang ideal. Sementara itu Rektor IAIN Bengkulu, Prof. Dr H Sirajuddin M MAg  MH sangat mengapresiasikan sosialisasi empat pilar goes to campus dan membahas  ekonomi kerakyatan. \'\'Kesejahteraan ekonomi belum merata, dibutuhkan etika dan peradaban ekonomi syariah di tengah masyarakat nantinya,\'\' katanya. (247)