Dana Sekolah Inklusif Minim

Dana untuk menyelenggarakan sekolah inklusif, sangat minim. Agar 33 provinsi di Indonesia bisa menyelenggarakan sekolah inklusif, dibutuhkan dana sekitar Rp 330 miliar. Namun, pada tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), hanya mengalokasikan dana untuk sekolah inklusif dari dana APBN sebesar Rp 15 miliar. Akibatnya, hingga saat ini banyak anak berkebutuhan khusus yang belum terlayani sekolah inklusif. Dari 325 ribu anak berkebutuhan khusus, yang terlayani hanya 116 ribu. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PPK-PLK Dikdas Kemendikbud) Mudjito mengatakan, saat ini baru 39 kabupaten/ kota dan satu provinsi, yakni Kalimantan Selatan, yang secara resmi telah mencanangkan sekolah inklusif. Mudjito mengatakan, dengan pencanangan gerakan pendidikan inklusif oleh pemerintah daerah, diharapkan ada perubahan signifikan dalam kebijakan penanganan anak penyandang disabilitas. Dijelaskan Mudjito, gerakan pendidikan inklusif ini pun, sekaligus menjadi siasat atas keterbatasan anggaran APBN. Dana Rp 1 miliar yang dijanjikan kepada daerah penerap gerakan ini setara dengan pembangunan satu SLB saja. Artinya, dana sebanyak itu, biasanya hanya cukup untuk melayani 50-70 (anak berkebutuhan khusus) ABK. Namun, kata dia, jika dialokasikan untuk gerakan ini, semakin banyak anak penyandang disabilitas bakal terlayani. Sebab, ada komitmen dari pemerintah daerah. Pada 2012, ada 20 kabupaten/ kota yang menjalankan program pendidikan inklusif. Semua kabupaten/ kota tersebut, akan memperoleh pendampingan untuk merumuskan peraturan daerah yang mengatur pendidikan inklusif sebagai turunan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Berdasarkan catatan Kemendikbud, kata dia, saat ini terdapat sekitar 2.603 SD dan SMP di seluruh Indonesia yang sudah menjadi sekolah inklusif. Di tingkat pendidikan menengah, jumlahnya jauh lebih sedikit, hanya 126 SMA. Mayoritas sekolah-sekolah tersebut berada di Pulau Jawa. Yakni, Jawa Tengah dan Yogyakarta menjadi provinsi penyumbang sekolah inklusi terbanyak. (**)