BKD Analisis Jabatan PNS

BENGKULU, BE - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu tengah melakukan analisis jabatan terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda Kota Bengkulu. Hal ini dilakukan guna melakukan rekrutmen CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dari jalur umum. Kepala BKD Kota Bengkulu,  H Muhammad Husni MSi mengatakan, Pemda Kota saat ini mulai memerlukan untuk melakukan rekrtument CPNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) mensyaratkan bilamana pemerintah daerah setempat ingin membuka rekrutment CPNS, maka wajib memberikan laporan perhitungan analisis jabatan. \"Kita akan mengusulkan rekrutment CPSN dari jalur umum. Sebab, kita sudah 3 tahun belum menerima CPNS lagi. Saya kira waktunya saat ini sudah cukup,\" kata Husni, kemarin. Perhitungan analisis jabatan dimaksud antara lain beban kerja, retribusi pegawai dan kebutuhan pegawai selama lima tahun ke depan. Hasil analisis ini akan dijadikan landasan oleh Kementerian PAN dan RB untuk memberikan berapa kuota CPNS yang ditetapkan. \"Kalau nanti walikota berkenan, maka berharap Kementerian PAN dan RB dapat meluluskan permohonan kita ini. Hal ini sangat diperlukan untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,\" tukasnya. Sayangnya, Husni belum bisa memastikan kapan analisis ini selesai dilakukan. Dia mengatakan, pihaknya akan menuntaskan analisis tersebut sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 10 Februari 2014 nanti. \"Saat ini kita konsentrasi dulu dengan penyelenggaraan test CPNS dari jalur honorer kategori 2. Setelah selesai ini, konsentrasi kita selanjutnya adalah analisis tersebut,\" ungkapnya. Terpisah, Asisten III Setda Kota Ir Fachriza Razie mengatakan, kebutuhan rekrutmen CPNS di lingkungan Pemda Kota memang diperlukan. Pasalnya, rekrutmen tersebut ditujukan untuk mengisi kekosongan jabatan PNS setelah sebagian PNS dipensiunkan. \"Karenanya analisis jabatan itu perlu dilakukan. Tapi kalau ternyata hasil analisis tersebut mengatakan jumlah PNS kita masih berlebih, maka bisa jadi juga kita tunda lagi. Syarat lainnya adalah berkaca dengan anggaran yang kita miliki untuk memberikan gaji dan tunjungan untuk pegawai,\" sampainya. (009)