BP4K dan DPKP Diminta Satu Atap

TUBEI, BE - Dinilai tidak efektifnya Progam Pertanian yang di buat Pemkab Lebong beberapa tahun belakangan ini mendapat tanggapan dari anggota DPRD Lebong. Seperti yang diungkapkan anggota Komisi III DPRD Lebong M Evandri jika tidak efektifnya program tersebut salah satunya karena kurangnya koordinasi antara SKPD terutama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan dengan Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian,Perikanan,dan Kehutanan (BP4K). Kedepanya agar program yang dibuat bisa berjalan efektif maka antara 2 SKPD dijadikan satu Atap. \"Secara umum progam yang telah di buat pemkab yakni tanam 2 kali sudah baik dan berpihak kepada masyarakat. Tetapi dari pengamatan kita program Kurang efektif karena antara masing-masing SKPD kurang terjalin komunikasi yang baik, akibatnya apa yang telah diprogramkan tidak tersampaikan kepada masyarakat. Agar hal yang sama tidak terjadi lagi maka kita minta antara BP4K dan DPKP dijadikan satu atap,\" kata Evandri. Menurutnya, penggabungan 2 SKPD ini akan memperpendek alur Program yang telah dibuat karena antara perencanaan, Pelaksanaan dan Penyuluhan terhadap Petani dilakukan dalam 1 koordinasi. \"Jika dijadikan 1 SKPD maka untuk menggerakkan para penyuluh bisa langsung dilakukan oleh kepala dinas. Kalau masih seperti sekarang ada kesan antara penyuluh di BP4K dengan Dinas Pertanian tidak sejalan. Kita juga melihat ada ego sektoral antara SKPD. Belum lagi masing-masing SKPD  ada yang merasa anak tiri  dan di anak emaskan karena dana untuk masing-masing SKPD berbeda. Akibatnya apa yang menjadi target Program tidak berjalan dengan baik,\" lanjutnya. Terkait pendanaan, dirinya juga berpendapat jika SKPD di jadikan 1 maka keuangan daerah lebih efisien dan pemanfaatannya lebih efektif. Penggabungan 2 SKPD dalam rumpun yang sama dinilainya tidak bertentangan dengan aturan PP 41 tahun 2007 tentang struktur organisasi pemerintah daerah. \"Yang kita harapkan dengan digabungnya 2 SKPD dari rumun yang sama maka program yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik sehingga akan bermuara terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dana daerah juga lebih efisien karena biaya rutin untuk SKPD bisa berkurang,\" kataya.(777)