Program Jarang Dikoordinasikan ke Kades

LEBONG SAKTI,BE - Program pemerintah untuk masyarakat terutama di bidang pertanian selama ini masih banyak tidak diketahui pemerintah dsea. Sehingga untuk pengawasan secara langsung di tingkat desa jarang dilakukan. Sebagai contoh program BLBU, bantuan pupuk maupun saprodi yang diterima kelompok tidak pernah dikoordinasikan dengan kepala desa dan perangkatnya. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Tabeak Dipoa Kecamatan Lebong Sakti, Edi Supianto kepada wartawan kemarin. \"Di desa kami ada 7 kelompok tani, namun bantuan apa yang diterima oleh kelompok ini, kami di pemerintah desa tidak mengetahuinya. Hal ini tentunya meyulitkan kita untuk melakukan pengawasan secara langsung. Biasanya Dinas Pertanian langsung berhubungan dengan kelompok, namun ketika terjadi permasalahan biasanya pemerintah desa lah yang dianggap masyarakat yang salah, padahal kami sendiri apa yang dibantu pemerintah,\" kata Edi. Terkait keengganan petani melakukan turun tanam kedua ditahun 2013 ini, meski ada dana yang telah disiapkan oleh pemerintah ke kelompok tani dan dana tersebut terancam harus dikembalikan ke pemerintah pusat, dinilai Edi wajar terjadi. Karena selama ini pemerintah dinilai banyak berjanji namun pada realisasinya tidak terlaksana. \"Di tahun 2011 yang lalu Kabupaten Lebong memiliki program tanam 2 kali, dimana biaya penggarapan lahan dan bibit dibiayai pemerintah. Janjinya kalau terjadi gagal panem maka ada dana pengganti. Permsalahannya setelah petani melakukan turun tanam dan gagal panen, ternyata dana pengganti tersebut tidak ada, bahkan dari Dinas Pertanian sama sekali tidak memberikan penjelelasan kepada petani kenapa dana tersebut tidak ada,\" lanjutnya. Kondisi seperti ini tentunya menyulitkan kepala desa, karena petani beranggapan kepala desa mengetahui permaslahan tersebut. Pada kenyataanya kades sama sekali tidak tau permasalahan yang terjadi. \"Masyarakat banyak menuntutkepada kami, sedangkan kami sendiri tidak mengetahui kenapa dana yang dijanjikan tersebut. Sekarang ketika ada program dari pemerintah dan kondisinya bukan dijadwal tanam petani, maka mereka sudah enggan untuk melaksanakannya,\" pungkasnya.(777)