Pakai BBM Subsidi, di Jambi Izin Usaha Tambang/Sawit Dicabut

JAMBI-Pemerintah Provinsi Jambi hari ini secara resmi memberlakukan pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi angkutan sector pertambangan dan perkebunan per 1 nopember 2012. Artinya, mulai hari ini seluruh angkutan tambang-sawit diharamkan lagi  ‘minum’ BBM subsidi. Bagi perusahaan yang berani melanggar, maka izinnya bakal dicabut. Sanksi itu tertuang dalam SK Menteri ESDM nomor 12 tahun 2012 tentang pelarangan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan tambang dan perkebunan.

Pemprov telah menyiapkan 2 ribu stiker khusus untuk angkutan tambang-sawit yang akan dibagikan hari ini di hotel Novita, Kota Jambi. “Stiker akan dibagikan lewat Dinas ESDM kabupaten/Kota. Nantinya, mereka yang akan memasang di mobil perusahaan,”kata Gamal dari Dinas ESDM provinsi jambi, Rabu (31/10).Ia mengatakan, untuk tahap awal pihaknya baru menyediakan 2 ribu stiker. Sebab, kata dia, stiker itu didatangkan langsung dari pusat. “Kita Cuma dikirim segitu berdasarkan data yang masuk diawal,”singkatnya. Ia mengatakan, keterlambatan itu karena kabupaten/kota juga lambat mengirimkan data. Bahkan hinga saat ini baru empat kabupaten yang kirim data yaitu Bungo, btghri, tebo, dan muarojambi. Menurutnya, paling tidak pihaknya membutuhkan sekitar 5 ribu stiker. Perkiraan itu sesuai dengan jumlah kendaraan tambang-sawit yang terdata dan beroperasi diwilayah provinsi Jambi. “Jumlah itu masih kurang. Nanti akan kita ajukan penambahan. Paling lama pecan depan sudah dikirim lagi,”katanya. Kewenangan pemasangan stiker memang berada di daerah tingkat II. Itu didasarkan atas ijin usaha tempat perusahaan beroperasi. “karena mereka yang mengeluarkan ijin, maka mereka pula yang punya wewenang untuk memasang stiker dan kita hanya membantu mengawasi,”ujarnya. Hendrizal, Karo Ekbang Provinsi Jambi mengatakan, program tersebut dalam rangka menjaga besaran volume BBM bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak itu. Dalam pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Menteri tersebut diatur bahwa terhadap konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) untuk Mobil Barang yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan, terhitung sejak tanggal 1 September 2012 dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil). “Untuk di jambi mulai diberlakukan per 1 nopember karena ada masalah teknis sebelumnya,”katanya. Menurutnya, larangan ini sebagai bentuk lanjutan program penghematan BBM bersubsidi yang sebelum diterapkan untuk kendaraan pemerintah, BUMN dan BUMD per 1 januria 2013 mendatang. Dikatakan, apabila ada perusahaan yang melanggar dan ketahuan maka pemerintah siap untuk memberi sanksi dari sanksi peringatan hingga yang terberat yakni pencabutan izin usaha. “Kita akan awasi ketat. kalau ada yang masih melanggar akan diberikan sanksi teguran, hingga jika tetap melanggar izinnya bisa dicabut sebagaimana ketentuan yang berlaku,”ujarnya. Bagaimana kendaraan tambang dan perkebunan merupakan kendaraan sewa\" “untuk inipun kita akan minta tetap pakai stiker. Kalau ini ketahuan kita minta perusahaan tidak boleh sewa lagi. Jadi ini memang agak, lebih keras dari pegawai negeri. Kalau pegawai negeri sanksi administratif. Kalau ini enggak. Lebih keras ke perkebunan,”cetusnya. Kepal a Dinas ESDM Provinsi Jambi Azwar menegaskan, aturan tidak boleh menggunakan solar bersubsidi itu harus diikuti oleh seluruh perusahaan perkebunan dan tambang di Jambi. “Tetapi untuk maksud tersebut, harus juga diikuti dengan penyedian fasilitas infrastrukturnya yang cukup. Pertamina memang telah menyediakan SPBU solar non subsidi yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Penjualan, pengaturan dan pengawasan terhadap stok solar non subsidi itu perlu dilakukan secara intensif,”katanya. Azwar juga mengingatkan Pertamina. Jangan sampai karena terlalu memfokuskan pada program penjualan solar non subsidi, lantas membuat penyediaan solar subsidi jadi berkurang. “Pengawasan intensif itu perlu dilakukan pertamina, supaya program penghapusan subsidi BBM secara bertahap bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak sosial,”jelasnya.(mui)