Realisasi PAD Masih Rendah

BENGKULU, BE - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu masih cukup rendah. Hal ini tampak dari beberapa data administratif yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu.  \"Dari beberapa item PAD yang kita targetkan besar, realisasinya baru mencapai 40 sampai 60 persen,\" kata Kepala DPPKA Kota Bengkulu, Syaferi Syarif SH MSi, kemarin. Data terhimpun, hingga triwulan ketiga atau sampai bulan Agustus 2013 ini, diantara beberapa realisasi yang rendah adalah sektor perparkiran, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), pelayanan pasar dan pengelolaan kebersihan. Sektor perparkiran yang menargetkan Rp 5 miliar baru terealisasi sebesar Rp 1,2 miliar. PAD IMB yang semula ditargetkan 7,6 miliar baru terealisasi 2,2 miliar. Pengelolaan kebersihan yang ditargetkan 1,5 miliar baru terealisasi sebesar Rp 376 juta. Retribusi pelayanan pasar yang ditargetkan Rp 4 miliar baru terealisasi Rp 383 juta. \"Padahal yang besar-besar ini sangat kita butuhkan untuk pembangunan. Saya kira ini masalah kinerja SKPD berkaitan yang harus ditingkatkan,\" imbuhnya. Menurut Syaferi, ada dua pengertian dalam menafsirkan realisasi PAD tersebut. Artinya, harus dipahami bahwa ada bagian yang memang target PAD-nya kecil karena potensinya kecil, namun ada yang targetnya besar namun raihan targetnya minim. \"Misal sewa alat berat pada Dinas PU. Itu memang target PAD-nya hanya Rp 40 juta. Tapi realisasinya saat ini baru Rp 10 juta misalnya. Meski pun sebenarnya alat berat itu bila disewa satu jam bisa mencapai Rp 300 ribu,\" jelasnya. Dalam menargetkan PAD ini, lanjutnya, pihaknya sudah menetapkan hitungan yang realistis. Perhitungan tersebut dengan melakukan penilaian terhadap potensi masing-masing bidang dan instansi yang dimiliki oleh pemerintah. \"Yang menghitung ini adalah tenaga ahli. Jadi bukan produk kita semata. Ada pedomannya. Ada lembaga khusus yang dipercaya pemerintah dalam menetapkan target PAD tersebut,\" tukasnya. Syaferi juga menegaskan, pihaknya akan berupaya lebih keras lagi untuk terus meningkatkan peraihan PAD dengan cara melakukan pendekatan persuasif kepada para wajib pajak. Menurut dia, pihaknya tengah menyiapkan tahapan pemberian sanksi kepada para wajib pajak yang masih enggan menunaikan kewajibannya. \"Kita akan terus berupaya agar bila ada dari mereka yang biasanya tidak membayar jadi membayar. Kita juga berharap mereka yang tadinya menunggak, jadi tidak menunggak. Sekarang ada sanksi administrasi. Mungkin kedepan akan dilakukan dengan cara pencabutan izin usaha yang bersangkutan,\" tutupnya. (009)