Prioritas Entaskan Pengangguran

BENGKULU, BE - Walikota H Helmi Hasan telah menyatakan bahwa pengentasan pengangguran menjadi prioritas Pemda Kota Bengkulu di bawah kepemimpinannya. Kebijakan pengentasan pengangguran ini kemudian dilaksanakan dengan strategi pemberian modal kepada warga masyarakat pengangguran yang dibungkus dalam kebijakan Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake). Walikota meyakini, kebijakan ini secara bertahap dapat membuat Kota Bengkulu bersih dari pengangguran. \"Pada tahap pertama, kita ingin memastikan bagaimana warga masyarakat produktif yang tidak memiliki modal menjadi punya modal. Tahap kedua, kita akan mengupayakan bagaimana mereka yang telah memiliki usaha dapat bertahan dengan usaha yang mereka miliki.  Tahap selanjutnya, kita berharap mereka dapat meningkat menjadi pengusaha menengah.  Saat itulah gerbang untuk menyerap ribuan lapangan pekerjaan kita harapkan dapat terbuka lebar,\" jelas Helmi, baru-baru ini. Usaha apa saja yang akan dibuat? Dijelaskan Helmi, Pemda Kota mengarahkan agar sektor usaha yang digarap dengan bantuan permodalan Samisake tersebut adalah usaha yang memproduksi kebutuhan-kebutuhan warga Kota Bengkulu. Misalnya, produksi alat-alat kebutuhan rumah tangga, alat-alat kebutuhan sehari-hari serta jajanan kuliner khas Bengkulu. \"Kita berharap semua kebutuhan rakyat di kota ini bisa dipenuhi oleh pengusaha,\" paparnya. Selain itu, Helmi merasa optimis bahwa upaya untuk menciptakan Kota Bengkulu yang bebas dari pengangguran dapat berhasil. Kata dia, Pemda Kota masih memiliki cukup waktu untuk menjalankan tahapan-tahapan tersebut. \"Masih ada sisa waktu 4,5 tahun. Kita optimis 50 ribu lapangan kerja tersebut terealisasi. Kenapa lapangan kerja? Karena mereka yang tidak bekerja menjadi bekerja. Ketika dia melamar, dia bisa bekerja. Jadi dia masuk dalam suatu lapangan pekerjaan,\" imbuhnya. Helmi berharap defenisi mengenai lapangan kerja tersebut tidak diperdebatkan kembali. Pasalnya, maksud dan tujuan dari digelontorkan Samisake tersebut menurutnya sudah cukup jelas. \"Tapi kalau masih ada orang diluar sana mau memperdebatkan masalah defenisi dan kata lagi, ya, silahkan saja. Kita terbuka terhadap semua masukan. Selama kritik itu disampaikan untuk kebaikkan, saya pikir bagus. Hal itu malah kita harapkan,\" imbuhnya. Termasuk mengenai berapa anggaran yang dikucurkan kepada kelurahan setiap periodiknya, Helmi berharap hal ini tidak lagi menjadi bahan pertengkaran. Menurut dia, warga Kota Bengkulu saat ini tidak membutuhkan pertengkaran yang demikian tersebut. \"Rakyat kita tidak butuh berdebat masalah defenisi kata-kata. Kita harus bahagia kalau pemerintah berorientasi bekerja untuk rakyat. Sayangi energi kita kalau digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif, yang tidak konstruktif,\" bebernya. Sementara itu, Pemda Kota masih membutuhkan Perda (Peraturan Daerah) untuk merealisasikan hal ini. Perda ini saat ini tengah masuk pada tahap pembahasan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Samisake DPRD Kota Bengkulu, Sujono SP kepada media menjelaskan, pembahasan mengenai Perda Samisake akan dituntaskan usai pembahasan Perda mengenai RSUD Kota. \"Kita tidak mungkin membahasnya berbarengan. Saat ini kita masih fokus dengan Perda Rumah Sakit dan Retribusinya. Setelah itu kita baru sepakat akan berlanjut membahas Perda Samisake,\" bebernya. (009)