Ijazah D-IV Tetap Ditolak

BENGKULU, BE - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu tak gentar mendapat ancaman dari calon peserta tes penerimaan CPNS yang mengancam akan menggugat BKD ke BKN pusat. Ancaman menggugat ini dikarenakan BKD menolak ijazah Diploma empat (D-IV). Dan BKD hanya menerima ijazah Starata satu (S1). Bahkan BKD menyatakan siap meladeni gugatan tersebut karena dalam penerimaan berkas calon peserta, BKD berpedoman pada persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan  reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). \"Ya sialahkan saja kalau ada mau menggugat, karena itu hak mereka,\" kata Kepala BKD Provinsi Bengkululu BSc SSos, kemarin. Menurut Tarmizi, pihaknya tidak mau menerima ijazah D-IV tersebut karena dalam aturan yang dikeluarkan KemenPAN dan RB disebutkan dengan jelas, bahwa syarat calon peserta harus memiliki ijazah Strata satu (S1). Dalam pengumuman itu tidak disebutkan, jika pelamar boleh menggunakan ijazah DIV. \"Kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan pengumuman atau aturan yang disampaikan Kemen PAN dan RB. Dalam petunjuk Kemen PAN dan RB tidak disebutkan bahwa pelamar boleh menggunakan ijazah D-IV atau setara dengan S1, yang dibolehkan adalah pelamar yang menyertakan ijazah S1 yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,\" terang Tarizi. Dilanjutkannya, dalam aturan tersebut semuanya disebutkan Sarjana (S1) untuk tenaga tenis tertentu dan memiliki ijazah DIII untuk beberapa formasi lainnya. Untuk itu pihaknya tidak akan menerima atau merubah persyaratan yang harus dipenuhi pelamar. \"Sepanjang KemenPAN belum mengeluarkan aturan baru atau surat edaran, maka kami tetap berpedoman pada aturan yang sebelumnya. Meskipun ada peraturan lain, tetap akan kami tolak,\" tegasnya. Disinggung soal beberapa formasi untuk jabatan dokter spesialis yang hingga saat ini masih kosong, Tarizi menegaskan pihaknya tidak akan merubah formasi tersebut. Jika memang tidak ada pendaftarnya hingga masa pendaftaran berakhir, Tarmizi pun memastikan formasi tersebut tetap dibiarkan kosong. \"Tida ada pergantian formasi, jika nanti tidak terisi, maka dianggap hangus karena sudah tidak ada waktu lagi untuk mengusulkan pengubahan formasi,\" ujarnya. Dipredisi Membeludak Pendaftaran CPNS untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu akan berakhir Selasa (24/9) besok. Dan diprediksikan jumlah pendaftar akan membeludak hari ini hingga penutupan. \"Hingga Jumat kemarin, pendaftar sudah menembus angka 351. Dan diperkirakan 3 hari terakhir ini peserta dpredikasi akan meningkat drastis, karena kebiasaan masyarakat Bengkulu lebih menyukai detik-detik terakhir sebelum penutupan,\" imbuhnya. Setelah pendaftaran ditutup, pihaknya pun segera melakukan perekapan jumlah berkas yang diterima dan yang ditolak. Selanjutnya segera melaporkan hasilnya ke Kemen PAN dan RB. Siap Kawal CPNS Bersih Komitmen Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah SAg MPd ingin menciptakan tes penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini yang bersih dan bebas KKN, mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Bahkan  beberapa anggota dewan mengaku siap  melakukan pengawalan ketat agar tes penerimaan CPNS benar-benar bersih tanpa dinodai berbagai kecurangan. \"Kami sangat mendukung kebijakan gubernur yang menginginkan tes CPNS yang bersih, karena sudah saatnya tes CPNS itu diselenggarakan tanpa kecurangan guna mendapatkan PNS baru yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya,\" kata anggota DPRD Provinsi dari fraksi Golkar, Dra Hj Chaizurani Anwar kepada BE, kemarin. Menurunya, ribuan generasi muda Bengkulu menanti tes CPNS bersih tersebut. Karena sejak beberapa tahun terakhir diterpa isu banyaknya aksi sogok-menyogok dan dilakukannya moratorium oleh pemerintah pusat. \"Nanti kita lihat hasilnya, apakah yang lulus itu ada pemuda-pemudi yang memiliki menamatkan kuliahnya dengan comlude atau  yang biasa saja. Jika yang lulus adalah kelompok yang biasa-biasa saja, artinya tes CPNS itu belum bersih  dan masih dipertanyakan komitmen  gubernur yang ingin menciptakan tes CPNS tanpa permainan tersebut,\" bebernya. Senada juga diutarakan anggota DPRD provinsi dari fraksi Demokrat, Ahmad Ismail SE. Ia mengaku pihaknya siap memantau setiap tahapan, bila menemukan kejanggalan atau indikasi kecurangan lainnya. \"Mengawasi penerimaan CPNS merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang menjadi tugas anggota DPRD,  karena dengan kecurangan berarti sudah menghilangkan hak orang lain untuk lulus. Selain itu, hasil yang diperoleh tanpa KKN pun akan jauh lebih baik  dan benar-benar menguasai bidang keahliannya,\" tukasnya.(400)