Dewan Bakal Panggil Dikpora

KOTA MANNA, BE - Maraknya isu untuk mendapatkan jabatan sebagai kepala sekolah dan untuk memperoleh penempatan guru sesuai yang diinginkan pada mutasi beberapa waktu lalu mendapat tanggapan serius dari DPRD BS. Bahkan DPRD BS mengagendakan untuk segera memanggil pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora)  Bengkulu Selatan guna meminta klarifikasi isu tersebut. \"Kami saat ini mengagendakan pemanggilan Kepala Dinas Dikpora terkait isu yang menerpa mutasi tersebut,\" ujar Ketua Komisi C DPRD BS, Hadiar Saito SSos yang saat ini sudah mulai aktif lagi di DPRD BS usai menjadi korban ledakan jaringan listrik di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya pemanggilan itu dilakukan guna meminta penjelasan terkait isu yang berkembang. Sebab jika isu itu benar-benar terjadi ia sangat menyayangkannya. Karena mutasi itu nantinya akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap dunia pendidikan di BS. Lebih-lebih guru ataupun kepala sekolah yang telah mengeluarkan uang untuk mendapatkan posisi yang diinginkan tidak akan bekerja maksimal. Pada akhirnya kualitas pendidikan di BS akan semakin anjlok. \"Kami sangat menyayangkan jika dunia pendidikan di BS sudah menjadi ladang mencari keuntungan pribadi bagi oknum tertentu dan kami ingin kepastiannya,\" terangnya. Sementara itu salah satu tokoh masyarakat BS, Lesman Hawardi SPdi mengaku sedih jika isu penempatan guru dan kepala sekolah itu dilakukan dengan penyerahkan sejumlah uang bahkan hingga mencapai Rp 40 juta untuk jabatan kepala sekolah dan Rp 3 juta untuk mutasi guru. Bahkan dirinya menilai mutasi ini telah menghianati dunia pendidikan yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok. Padahal seharusnya pendidikan  itu milik masyarakat banyak dan Pemerintahpun seharusnya bersama masyarakat bahu membahu dalam mengatur, mengayomi, dan membangun dunia pendidikan demi tercapainya mutu pendidikan yang berkualitas. Dirinya yang pernah menjabat sebagai kepala SD serta pernah juga menjadi guru tauladan tingkat provinsi  mengingatkan PGRI sebagai wadah perkumpulan guru harus tanggap dan  prihatin terhadap dunia pendidikan yang dinilainya sudah menyimpang dari tujuan penyelenggaraan pendidikan ini. \"Saya ikut prihatin jika untuk mendapatkan jabatan kepala sekolah dan guru harus merogoh kocek yang sangat besar, hal itu nantinya akan menjadikan dunia pendidikan sebagai ajang bisnis untuk mengeruk keuntungan pribadi, dan seharusnya PGRI BS harus tegas dan menentang mutasi yang hanya berdasarkan uang bukan pada kemampuan seseorang,\" sesalnya.(369)