Orang Dekat Pejabat Terima Sogok CPNS

Tarif Rp 150-175 Juta BENGKULU, BE - Disinyalir pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Bengkulu, diciderai dengan aksi percaloan.  Ada orang dekat pejabat provinsi diduga telah menerima uang dari calon peserta tes CPNS.  Mereka menampung uang sebagai sogokkan untuk meloloskan antara Rp 150-175 juta.  Kabar ini diungkapkan salah seorang yang mengaku telah menitipkan uang tersebut kepada orang dekat Pejabat Provinsi.  \"Uang sudah diantar sebagai DP Rp 150 juta, jika lulus ditambah Rp 25 juta.  Jika tidak lulus, dia sanggup mengembalikan,\" ujar pria baruh baya yang tidak mau menyebutkan namanya. Di sisi lain, pria ini mengatakan, orang yang \'\'dititipi\'\' uang tersebut belum menjamin peserta dapat lulus atau tidak.  Hanya saja ia sanggup memfasilitasi untuk mencari link di pusat agar bisa meloloskan orang yang sudah menitipkan uang.  Hanya saja, tidak semua orang yang mau menyogok diterima. Sebab kuota penerimaan atau jurusan sangat sedikit. Di sisi lain, masyarakat sendiri banyak yang kasak kusuk mencari jalan pintas agar bisa lulus tes CPNS dengan cara menyogok.  Tidak sedikit yang sudah menyiapkan uang hingga Rp 200 juta agar bisa lulus tes CPNS.  \"Sekarang ini tes CPNS murni atau tidak masih menjadi pertanyaan. Kalau memang semuanya murni, ya kami siap-siap saja bersaing tes secara sportif.  Tapi, jika ada pihak lain menyogok bisa lulus, kami siap juga membayar biar lulus tes CPNS,\" ujar EM, salah seorang ibu rumah tangga yang menginginkan anak perempuannya jadi PNS itu. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Drs. Inzani Muhammad meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu dapat secara fair menyelenggarakan tes CPNS. Dia mengatakan pelaksanaan tes CPNS bersih agar tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dilakukan. \"Masyarakat saat ini sudah krisis kepercayaan. Sebab itu, kepercayaan masyarakat harus dikembalikan, dengan melaksanakan tes CPNS bersih,\" katanya. Dia mengatakan, jika aksi sogok menyogok masih dilakukan maka akan melahirkan pegawai-pegawai yang tidak berkualitas.  Sehingga hanya akan menjadi beban pemerintah. \"Karena merasa membayar, sehingga bakal malas-masalan bekerja,\" katanya. Dia juga berharap agar pelaksananan tes CPNS lebih transparan. Sehingga masyarakat bisa menyakini jika pelaksanaan tes CPNS tersebut benar-benar besih. Komisi I DPRD Provinsi akan melakukan pengawasan pelaksanaan tes CPNS. \"Libatkan juga semua pihak, media, LSM, dan lainnya untuk melakukan pengawasan,\" katanya. (100)