Kutipan Cakades Picu Konflik

KOTA BINTUHAN,BE – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) belum lama ini baru selesai diselenggarakan di beberapa desa. Iuran calon kades tersebut membuat konflik, karena biaya yang digunakan untuk Calon kades terkadang cukup besar. Sehingga butuh aturan untuk mengatur soal iuran tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka harus disikapi bersama. \"DPRD Kaur menilai Pemda Kaur perlu mempersiapkan langkah pencegahan maksimal untuk menghindari terjadi konflik dalam masyarakat, khususnya antar calon Kades dan antara Cakades dengan Panitia Pilkades,\" ujar ketua Badan Legeslatif (Baleg) DPRD Kaur Ahmad Kuds, kemarin. Dikatakanya, pihaknya  memandang  perlu mencantumkan aturan pilkades dalam satu Perda. DPRD akan menggunakan hal inisiatif dewan mengusulkan raperda. Sehingga persoalan ini layaknya, dilakukan  pencegahan dengan mempersiapkan instrument berupa Peraturan Daerah (perda) yang mengatur tentang mekanisme,tata tertib bahkan sampai pendaftaran calon kepala desa. Hal ini untuk menghindari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan pilkades. \"Seharusnya pemkab melalui BPMPD KB bisa melihat kondisi dilapangan,  tidak langsung asal mengutip dana setiap calon kades,\" jelasnya. Sementara itu, Kepala BPMPD KB Sepuan Yunir MM didampingi Kabid Pemerintahan Desa BPMD KB Kaur Ismin Ssos, mengatakan pihaknya mengutip tersebut lantaran tidak ada biaya dari APBD untuk akomodasi persiapan dan pelaksanaan Pilkades. Sehingga iuaran tersebut setiap kades memang berfariasi paling tinggi Rp 6 juta dan paling rendah Rp 2 juta/kades. Namun itupun jika adanya kesepakatan calon atau kepala desa itu sendiri. \"Namun jika nantinya bisa dibuatkan perda, pihaknya akan segera menyikapinya, ini sangat baik guna untuk pelaksanaan pilkades selanjutnya,\" jelasnya.(823)