Pembangunan Tidak Sebanding Tagihan PBB

BERMANI ULU, BE - Bupati Rejang Lebong H Suherman SE MM mengungkap besarnya dana kegiatan pembangunan yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunya, tidak sebanding dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang menjadi tanggung jawab masyarakat. \"Contohnya saja, gaji kades, gaji perangkat agama, guru ngaji, anggaran dana desa (ADD) hingga kegiatan fisik seperti pembangunan jalan dan irigasi, setiap tahunnya sudah berapa untuk di kecamatan Bermani Ulu, tapi berapa persen PBB yang mampu dilunaskan,\" ungkap Bupati, usai melantik 7 kepala desa (kades) di kecamatan Bermani Ulu, Senin (09/08). Setiap desa, kata bupati, kewajiban PBB tidak lebih dari Rp 100 juta/tahun, dengan beban setiap masyarakat objek pajak rata-rata dibawah Rp 50 ribu/tahun. Namun kenyataannya kebanyakan masyarakat yang melalaikan kewajiban yang kegunaannya untuk pembangunan. \"Untuk di Bermani Ulu hampir semua jalan kita hotmix, sedangkan biaya hotmix untuk 1 kilometer mencapai Rp 800 juta, tidak sebanding jika dihitung dengan kewajiban PBB yang harus dilunaskan,\" tegasnya. Dalam kegiatan yang berlangsung di lapangan Desa Air Mundu tersebut, Bupati mengharapkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB, serta meminta peran aktif perangkat desa, perangkat agama dan tokoh masyarakat di desa maupun kelurahan untuk mengajak masyarakat melunasi PBB. \"Kalau mau dilunaskan, akan banyak caranya yang bisa dilalui. Namun jika tidak ada niat untuk melunaskan akan banyak juga alasan untuk tidak membayar,\" singgung Bupati. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Hj Susilawati, SE MM. Dalam kesempatan yang sama, Susilawati mengungkap reward yang akan diterima sebesar Rp 3 miliar dari pemerintah pusat, untuk kegiatan pembangunan di RL, jika semua masyarakat melakukan kewajiban membayar PBB. \"Ini jelas sangat menguntungkan daerah, sehingga memiliki tambahan anggaran untuk kegiatan pembangunan dimana manfaatnya untuk masyarakat,\" terang Susilawati. (999)