KPHP Belum Bertaji

MUKOMUKO, BE - Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model, banyak menerima laporan dari masyarakat. Laporan itu berkaitan  aktifitas perambahan, ilegal logging hingga bergeraknya alat berat di kawasan hutan. Hanya saja laporan itu tersebut, KPHP tidak bertaji karena belum dapat ditindak lanjuti lebih jauh.” Laporan yang masuk banyak, namun bisa diambil tindakan,” kata Kepala KPHP Model Kabupaten, Aman Jaya SP didampingi KTU M Rizon. Kondisi ini dikarenakan KPHP masih  banyak kendala mulai dari belum adanya anggaran dan beberapa hal lainnya. Yang ada hanya sebatas  kendaraan operasional dari Kementerian Kehutanan. Pada Februari 2012 lalu pihaknya berpedoman pada peraturan bupati (perbup), selain pengawasan belum optimal dan pihaknya hanya baru sebatas melakukan pengusiran adanya aktifitas alat berat di wilayah kawasan hutan produksi terbatas Air Majunto (HPT Majunto). Tugas pengawasan kawasan hutan itu tidak semuanya bisa dilakukan karena ketiadaan dana KPHP dalam APBD. Untuk mengusulkan anggaran di APBD maupun APBN untuk menjalankan semua program KPHP itu  belum ada payung payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) tentang keberadaan KPHP Model tersebut. \" Kami menunggu pengesahan Perda oleh DPRD kabupaten dengan harapan disetujui,” harapnya. Untuk sementara kegiatan pengawasan kawasan hutan, lanjut Aman pihaknya melibatkan Bidang Kehutanan di Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan. Sekitar 60 persen dari seluas 78 ribu hektar kawasan hutan produksi dan terbatas di daerah itu rusak akibat aktivitas perambahan. (900)