APBD Belum Transparan

KEPAHIANG, BE - Anggota DPRD Kepahiang menilai pelaksanaan Anggarapan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepahiang saat ini belum transparan. Hal ini karena belum bisa diakses oleh masyarakat Kepahiang. Selain itu, banyak hal yang ternyata tidak disepakati bersama oleh Banggar dan TAPD kembali muncul dalam APBD. Hal ini seperti disampaikan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang, Arbi SIP MM, kemarin. \"APBD kita ini belum transparan, tidak hanya bagi masyarakat, namun kepada DPRD saja tidak transparan. Ini terbukti dari berbedanya apa yang sudah disepakati bersama,\" ujar politisi PBB ini. Dikatakannya, meski lelang proyek dapat diakses melalui situs resmi LPSE. Namun apa yang ditayangkan di LPSE tidak sesuai dengan kesepakatan antara Banggar dan TAPD. \"Sebagian proyek yang ada di situs LPSE belum tentu ada persetujuan DPRD. Contohnya saja, soal mesin sengon itu, mana pernah kami menyetujuinya di Banggar. Jadi yang dipublikasikan itu semua versi eksekutif, bukan versi bersama ,\" jelasnya. Menurutnya, perlu ada perbaikan pada manajemen keuangan daerah terutama di SKPD. \"Perlu ada perbaikan, karena dulu kan bisa, masa makin berpengalaman, malah makin banyak kekurangan dalam pengelolaan APBD,\" tandasnya. (505)