BENGKULU, BE - Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Sutardi SH, mengkritik sikap Kerukunan Keluarga Tabot (KKT) yang berencana akan memboikot pelaksanaan tabot karena minimnya anggaran yang tersedia. Terlebih Pemerintah Provinsi tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan itu.
\"Ini kan event daerah dan sudah jadi tradisi warga Kota Bengkulu. Kalau mereka melaksanakannya tertutup, bisa-bisa mereka akan berhadapan dengan masyarakat,\" jelas Sutardi, kemarin.
Menurut dia, secara ritual, meski penyelenggaraan tabot menjadi kewajiban KKT, namun kegiatannya sendiri sudah menjadi kebudayaan warga Kota Bengkulu. Hal ini menurutnya dapat dibuktikan dengan mampunya KKT bergerak secara swadaya pada masa lampau, meski tanpa bantuan serupiah pun dari pemerintah.
\"Dulu kan bergeraknya dari sumbangan. Dan masyarakat sampai yang dipelosok-pelosok mau menyumbang kok dan tabot tetap terselenggara dengan baik,\" tandasnya.
Disarankannya, pihak KKT sebaiknya dapat menggunakan cara lama dalam mengatasi kekurangan biaya anggaran penyelenggaraan tabot pada tahun ini. Modal Rp 300 juta yang dialokasikan oleh Pemda Kota, sambungnya, dapat menjadi bekal awal yang cukup besar untuk memulai persiapan pelaksanaan tabot tahun ini. \"Saya yakin warga pasti memberikan sumbangannya. Karena budaya tabot telah menjadi milik warga,\" imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Sutardi dirinya meminta agar pihak KKT tetap dapat melaksanakan kegiatan tersebut dan jangan tertutup , jika memang ada persoalan sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu bisa mereka datang ke DPRD. \"Kita sangat mendukung kegiatan tabot ini, oleh sebab itu selalu kita anggarkan, karena dengan adanya event daerah seperti tabot dimana bisa mendatangkan ribuan orang baik dari daerah bahkan luar provinsi, tentu ini menjadi kesempatan untuk mempromosikan daerah kita sehingga dikenal luas,\" paparnya.
Disamping itu, meskipun pihak pemerintah provinsi tidak menganggarkan bantuan dana tabot, namun dari pemerintah kota sudah ada, itu artinya tinggal mencari dana tambahan. Oleh sebab itu Sutardi berharap pihak KKT dapat setidaknya memaklumi kondisi pemerintah provinsi saat ini. \"Kita tidak usah ngotot minta bantuan dana dari pemerintah provinsi, karena ini event kita, mari kita laksanakan semaksimal mungkin dengan dana yang ada,\" tutupnya. (009)