Kisruh BLSM Ancam Indeks Demokrasi

BENGKULU, BE - Kekisruhan data penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) bisa berdampak pada indeks demokrasi yang saat ini sedang dibangun pemerintah.  Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu, Harmudia saat rapat Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu di Hotel Santika, kemarin (21/8). \"Jika pemerintah tidak segera memperbaiki data penerima BLSM ini, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekacauan seperti didaerah lain, dan tentunya akan mengurangi indeks demokrasi Provinsi Bengkulu,\" terang Harmudia. Menurut Harmudia, pada pembagian BLSM tahap pertama kemarin memang tidak terjadi masalah berarti.   Meskipun ada, itu merupakan fenomena dari pembagian bantuan. Dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah harus melakukan verifikasi data terlebih dahulu.   Karena seperti yang kita ketahui, data yang digunakan tersebut merupakan data tahun 2011 lalu.   Kemungkinan besar sudah ada perubahan kondisi ekonomi beberapa masyarakat sehingga perlunya verifikasi ulang. \"Data yang diberikan merupakan data mentah, itupun data tahun 2011 lalu.   Sedangkan penggunaannya pada tahun 2013 ini, tentunya sudah ada perubahan dimasyarakat. Makanya perlu dilakukan verifikasi ulang sebelum pembagian tahap kedua ini. Dan untuk masyarakat yang tercoret dari data tersebut kita meminta kebesaran hati mereka untuk tidak mempersalahkannya,\" harap Harmudia. Sementara itu salah satu anggota Pokja Indeks Demokrasi Indonesia, Dr Hery Noer Aly MA, mengatakan BLSM ini bagaikan dua mata pisau, jika pengelolaannya baik, maka akan sangat berdampak baik kepada masyarakat, karena dengan adanya bantuan ini maka masyarakat akan sangat terbantu, namun justru akan merusak jika pengelolaannya dilakukan dengan tidak baik justru akan menimbulkan konflik. \"Sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah sudah baik, namun terkadang petugas yang berada di tingkat bawah yang terkadang tidak terlalu memahaminya, sehingga menimbulkan masalah,\" terang Hery. Senada yang disampaikan Harmudia, Hery juga mengatakan jika BLSM ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan konflik yang tentunya sangat potensial untuk menurunkan indeks demokrasi Indonesia. Di sisi lain, Kabid Statistik Sosila Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Drs Timbul P Silitonga MSi mengatakan saat ini perkembangan indeks demokrasi di Bengkulul terus menunjukkan perkembangan yang cukup baik. BPS ditugaskan Bapenas untuk mengukur indeks Demokrasi Indonesia sejak tahun 2009 lalu, dan akan berakhir pada tahun 2013 ini. Selama tiga tahun pertama Indeks demokrasi di Bengkulu menunjukkan perkembangan yang signifkan ini terlihat pada tahun 2009 indek demokrasinya adalah 64,76 persen, pada tahun 2010 naik menjadi 70,78 persen dan pada tahun 2011 menjadi 71,36 persen. Bahkan pada tahun 2011 Bengkulu menduduki peringkat 8 secara nasional dan peringkat 2 di sumatra di bawah provinsi Lampung. \"Jika kita lihat dari indeks yang terus menunjukkan perkembangan tersbut, menandakan demokrasi di Bengkulu berjalan dengan baik,\" ungkap Timbul Selanjutnya Timbul menjelaskan Indeks demokrasi ini dinilai berdasarkan tiga aspek yaitu, aspek kebebasan Sipil, aspek Hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi. Untuk saat ini aspek kebebasan sipil di Provinsi Bengkulu sudah diats angka 90 persen. Dan yang menjadi kendala di Bengkulu adalah aspek hak politik, hal ini salah satunya dikarenakan peran DPRD dalam mengeluarkan perda inisiatif masih kosong, selama kurun waktu beberapa tahun terakhir DPRD tidak pernah mengeluarkan perda yang berasal dari inisiatif mereka sendiri, melainkan mereka hanya menunggu dari pemerintah daerah saja. Ketidak aktifan anggota DPRD ini juga berdampak pada aspek lembaga demokrasinya juga. \"Kita berharap dengan adanya pokja ini, dapat memberikan masukan kepada DPRD agar mereka bisa mengeluarkan hak inisiatif mereka dalam membuat perda. Dan kita berharap Pokja dapat mendorong peran DPRD tersebut sehingga bisa terealisasi,\" harap Timbul. Sementara itu Kepala Badan Kesbangpolinmas Provinsi Bengkulu, Fauzi SH mengatakan rapat Pokja yang dilakukan kemarin siang tersebut, untuk menghimpun data dan melihat perkembangan demokrasi yang ada di Bengkulu.  Dan jika ada permasalahan, maka akan dicarikan pemecahan masalah serta jalan keluarnya.  Dan ke depannya ia berharap peran serta semua pihak termasuk Kesbangpol yang ada di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Bengkulu. \"Selama ini kita belum ada hambatan masyarakat dalam menjalani demokrasi, dan terkait masalah BLSM ini merupakan bagian dari gejolak dari masyarakat, dan kita akan terus melakukan pembenahan untuk kedepannya lebih baik,\" ujar Fauzi. (251/adv)