Anggaran untuk Praja IPDN Dipertanyakan

KEPAHIANG, BE - Adanya anggaran untuk pelajar Kepahiang yang tengah menimba ilmu di Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) membuat pihak DPRD dan  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kepahiang saling adu argumen. Pasalnya menurut dewan, anggaran yang diperuntukkan bagi praja IPDN asal Kepahiang tahun ini kembali dianggarkan sekitar Rp 500 juta tidak bisa dipergunakan, sementara anggaran tersebut tetap diusulkan. Anggota DPRD Kepahiang Drs Ahmad Rizal MM menyampaikan, sejumlah keluarga dari praja IPDN sudah sering mengajukan proposal untuk dicairkannya anggaran tersebut, namun sejak tahun 2011 hingga 2013 ini anggaran tersebut tidak kunjung direalisasikan. \"Sebenarnya anggaran tersebut diadakan untuk direalisasikan, namun menurut catatan saya sudah sejak tahun 2011 lalu anggaran ini tidak terealisasi. Padahal sudah banyak proposal yang masuk kepada Bagian Keuangan Pemkab,\" ujar Rizal. Dikatakannya, DPRD sebenarnya baru mengetahui jika anggaran tunjangan belajar bagi praja IPDN asal Kepahiang ini baru saat ini. Ini juga setelah adanya salah keluarga dewan yang lulus belajar di IPDN, tetapi begitu mengajukan penggunaan anggaran tersebut tidak disetujui. \"Selama ini kita tidak mengetahui jika tunjangan itu ternyata belum pernah cair, sehingga Banggar masih menyetujui pengalokasian dana itu,\" jelansya. Sementara itu, Sekretaris DPPKAD Kepahiang, Sabar P Siagian SE menyampaikan, terkait dana anggaran tunjangan belajar bagi Praja IPDN asal pendaftaran Kepahiang telah sesuai dengan usulan, maka akan diprioritaskan untuk dicairkan. Namun, Sekretariat Daerah (Setda) kemungkinan menilai telah ada dana dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN, sehingga ditakutkan ada dobel anggaran. \"Kami perhatikan dulu, apalagi IPDN ini kan institut kedinasan yang sudah ada dana dari pusat. Ditakutkan ada double anggaran,\" katanya. Dikatakan Sabar, seharusnya Banggar tidak lagi menyetujui anggaran tunjangan praja tersebut, jika saja setelah 2 tahun anggaran, dana itu tidak cair. \"Kalau dua tahun sebelumnya tidak cair. Harusnya, Pak Rizal katakan dong saat rapat Banggar, jangan dialokasikan lagi,\" tegasnya.(505)