Kurangi Belanja Pegawai

BENGKULU, BE - Anggota DPRD Kota Nuharman SH mengatakan, dimuatnya kata APBD untuk Rakyat dalam dokumen Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu 2013-2018 harus diiringi dengan kebijakan nyata. Salah satunya adalah dengan mengurangi anggaran belanja pegawai dan memperbesar anggaran untuk publik. \"Kalau sekarang ini misalnya belanja pegawai masih 80 persen dari APBD sementara belanja publik hanya 20 persen, maka dimasa yang akan datang belanja ini harus lebih berimbang lagi. Mungkin tahun depan anggaran untuk pegawai hanya 60 persen dan untuk publik 40 persen. Hal ini dijalankan berkelanjutan sampai APBD itu benar-benar dipergunakan untuk membelanjakan rakyat,\" katanya baru-baru ini. Selain itu, politisi PKS ini melanjutkan, kata APBD untuk Rakyat di dalam dokumen RPJMD tersebut secara nyata harus membuat pelayanan publik semakin membaik. Diantaranya adalah pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya. \"Dengan semakin besarnya anggaran yang diperuntukkan untuk melayani rakyat, maka seharusnya pelayanannya juga semakin meningkat. Ini bisa kita lihat dan cermati bagaimana ketika RPJMD ini disahkan, kebijakan-kebijakannya tercermin dalam pelayanan publik dimasa-masa mendatang. Karena RPJMD ini kan merupakan peta pembangunan yang akan kita jadikan patokan untuk melangkah. Kota Bengkulu kedepan dapat kita amati dari RPJMD ini,\" paparnya. Menjawab hal ini, Walikota H Helmi Hasan mengutarakan apresiasinya atas masukan anggota dewan tersebut. Dikatakannya, dalam periode pertama kepemimipinannya, ia telah memotong anggaran-anggaran pegawai agar dapat diperbesar untuk belanja publik. Dicontohkan Helmi misalnya pada anggaran pembangunan infrastruktur yang dialokasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU). \"Anggaran untuk Dinas PU kita naikkan dua kali lipat lebih dari Rp 35 miliar menjadi Rp 70 miliar. Bila pada pemerintahan sebelumnya anggaran Bansos mencapai Rp 32 miliar, maka dalam periode pertama kepemimpinan kita anggaran Bansos ini hanya Rp 3 miliar. Dan kita harapkan ke depan porsi anggaran publik ini semakin diseimbangkan lagi,\" ucapnya. Selain itu, Helmi menambahkan, ia sebagai kepala daerah juga menolak gaya hidup mewah. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan menolak anggaran mobil dinas yang menurutnya terlampau besar. Bilamana kepala-kepala daerah lain menggunakan mobil dengan budget miliaran rupiah, kata dia, maka Walikota Bengkulu memilih hanya menggunakan mobil yang sekelas dengan mobil Puskesmas Keliling (Pusling). \"Kita juga menunda penerimaan CPNS. Anggaran pendidikan juga kita tingkatkan. Dalam hal kesehatan kita telah mendorong anggaran Dinas Kesehatan menjadi jauh lebih besar untuk merintis pendirian rumah sakit kota. Kita juga telah mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp 19 miliar dari APBD untuk program Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) sebagai upaya untuk peningkatan ekonomi rakyat,\" tutupnya. (009)