RATU SAMBAN, BE - Revisi kontrak pemondokan tak kunjung tuntas. Persoalan ini masih menjadi perhatian serius Kemenag. Pasalnya, banyak calon jemaah haji (CJH) harus tinggal di pemondokan yang jaraknya cukup jauh dari Masjidil Haram. \"Akibat pemangkasan kuota 20 persen, berdampak pada pengurangan kamar pemondokan. Misalnya pemondokan yang tadinya dikontrak 100 kamar harus berkurang 20 kamar. Nah, pengurangan kamar ini, pengusaha di sana tidak mau menerima dengan alasan kontrak telah diteken. Sekarang masih terjadi tarik ulur. Akibatnya ummul qur\'ah pun belum bisa dilakukan, \" kata Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, H Suardi Abbas, SH MH melalui Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, Drs H Zahdi Taher. Revisi pemondokan masih terkendala di kawasan Makkah, sedangkan yang ada di Madinah telah tuntas. Kemenag Provinsi hingga saat ini belum menerima pemberitahuan resmi lokasi pemondokan itu di mana saja, dan kapan pelaksanaan undian qur\'ah pun belum jelas. Kemenag, kata Zahdi, tengah mengantisipasi dengan cara mengambil langkah-langkah antisipasi terkait kondisi yang akan dialami CJH seperti menyediakan armada kendaraan bagi mereka yang mendapat lokasi pemondokan yang agak jauh dari Masjidil Haram. Mereka yang mendapatkan pemondokan di atas jarak 3 kilometer akan disediakan transportasi jenis bus dengan kapasitas seratus penumpang. Rawan Dinikmati Eksodus Komisi IV DPRD Provinsi menyerahkan pembahasan anggaran subsidi haji ke Badan Anggaran (Banggar). Anggaran yang diusulkan sebesar Rp 57,23 miliar perlu pembahasan secara khusus dan perlu hati-hati. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi IV Syafrianto Daud SSos, kepada wartawan, kemarin. \"Usulan anggaran Rp 5 miliar lebih kita bahas tingkat selanjutnya. Karena ada beberapa fraksi menolak, sehingga jika dibahas dibanggar semua perwakilan fraksi ikut membahas anggaran subisidi itu. Kita tidak ingin dituding terima suap,\" jelasnya. Syafrianto menegaskan jika pihaknya sangat mendukung program pemerintah mensukseskan Provinsi Bengkulu sebagai Embarkasi Antara. Tetapi, dalam hal pembahasan anggaran, pihaknya tidak mau gegabah sehingga menimbulkan persoalan hukum. \"Kami sangat mendukung, buktinya kami tidak mencoret dan mengalihkan anggaran itu. Anggarannya masih ada, cuma pembahasannya lebih baik dilakukan di banggar agar lebih teliti dan cermat,\" katanya. Disisilain ditambahkan anggota Komisi IV Ahmad Ismail, pihak Biro Kesra tidak memberikan data secara rinci kebutuhan anggaran tersebut. Sehingga pihaknya melimpahkan usulan tersebut ke banggar untuk dibahas. \"Setelah adanya masukan dari pandangan fraksi dan memperhatikan rencana kegiatan anggaran, serta desakan masyarakat maka program pemberangkatan dan pemulangan haji biro kesra diserahkan pada pembahasan tingkat banggar,\" ujarnya. Disisi lain, jika memang dianggarkan Ismail meminta agar pemerintah provinsi dan Kemenag menjamin calon jemaah haji yang mendapat subsidi APBD tersebut merupakan eksodus. Sebab masalah eksodus hingga saat ini tidak terselesaikan secara tuntas. \"Kalau sebagian besar ternyata eksodus, jadi subsidi sangat tidak tepat sasaran. Sudah memberikan subsidi orang mampu, yang diberikan subsidi bukan warga Bengkulu,\" katanya. Sebelumnya trasportasi haji ditanggung oleh pemerintah kabupaten dan Kota dari Bengkulu ke Padang. Namun dengan telah ditetapkannya Provinsi Bengkulu sebagai embarkasi antara, pemerintah Provinsi mengambil alih pembiayaan tersebut. Asisten III Setda Pemprov Bengkulu Drs Herry syahriar, MM mengaku cukup kecewa. \"Selanjutnya kami akan upayakan untuk dapat melobi ke badan anggaran untuk dapat dibahas dan dimasukkan dalam anggaran,\" katanya. Menurutnya, rencanya tersebut sangat sulit untuk tidak dianggarkan dan tentunya akan sangat merugikan pemprov Bengkulu yang sebelumnya telah menjanjikan subsidi tersebut kepada calon jamaah haji Bengkulu. \"Selain itu, pada bulan September jamaah haji Bengkulu sudah harus berangkat ke Sumatera Barat,\" lanjutnya. Ia menambahkan, pemprov Bengkulu mengaku optimis alokasi subsidi transporatsi haji tersebut akan disetujui oleh badan anggaran. \"Kita optimis atas itu (Subsidi embarkasi), dan bila memang membutuhkan payung hukum, maka akan coba disiapkan peraturan gubernur khusus seperti yang berlaku di Bengkulu Selatan,\" jelasnya. Sementara itu, sorotan tajam lainnya datang dari anggota komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Siswadi, Sp dari fraksi PKS yang mengatakan bahwa tidak semestinya Pemprov Bengkulu memberikan subsidi kepada calon jamaah haji yang jumlahnya mencapai ribuan. \"Naik haji itu bila mampu seharusnya, jadi jangan pula membebani APBD, dana yang harusnya digunakan untu pembangunan,\" cetusnya.(100/247)
Kategori :