Pembahasan Subsidi Haji Masih Deadlock

BENGKULU, BE - Pembahasan anggaran subsidi transportasi calon haji antara Biro Kesejahteraan Setda Pemprov dan Komisi IV DPRD Provinsi masih deadlock. Pembahasan anggaran tersebut masih ditunda dan akan dilanjutkan hari ini.  Sejumlah anggota dewan masih mempertanyakan subsidi transportasi haji tersebut, karena dinilai tidak tepat sasaran memberikan subsidi kepada calon haji yang terbilang orang mampu. \"Iya benar, pembahasan masih dipending,\" kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Syafrianto Daud, SSos, saat ditanya apakah usulan anggaran Rp 4,9  miliar tersebut disetujui atau tidak. Rapat antara Komisi IV dan Biro Kesra dilakukan Pukul 15.30 WIB. Sebelumnya, anggota dewan mempertanyakan adanya usulan anggaran subsidi tersebut. Seperti dalam pandangan fraksi, dua fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu yakni Fraksi Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan dana subsidi transportasi calon jamaah haji (Calhaj) dari Bengkulu menuju Padang, Sumatera Barat, yang dianggarkan dalam APBD perubahan 2013. \"Kami menilai dana itu tidak tepat sasaran, lebih baik diberikan kepada masyarakat kurang mampu,\" kata juru bicara Fraksi PKS Siswadi, saat menyampaikan pandangan fraksinya terhadap APBD perubahan 2013 Provinsi Bengkulu. Menurutnya, dana tersebut sebaiknya digunakan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan yang banyak diminta warga saat reses atau jaring aspirasi. \"Pemberian subsidi ke jamaah haji sama saja memberikan bantuan kepada orang yang mampu, sehingga ini tidak tepat sasaran,\" terangnya. Hal sama diungkapkan  juru bicara Fraksi Golkar Hery Alfian mengatakan kebijakan itu agar ditinjau ulang serta meminta penjelasan dari Gubernur tentang pengalokasikan dana tersebut. \"Apakah dana ini benar-benar dibutuhkan atau tidak, perlu penjelasan lebih lanjut dari Gubernur,\" ucapnya. Menurut Hery, diupayakan dan ditetapkannya Bandara Fatmawati sebagai embarkasi haji antara, tujuannya tidak lain untuk mengurangi beban daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kenyataannya, kata dia, daerah justru dibebani dengan transportasi transit para calon jemaah haji dari Bengkulu menuju Padang, sebelum berangkat ke Tanah Suci. \"Dana untuk memperjuangkan embarkasi haji juga sudah mengambil dari kas daerah, ditambah lagi biaya transportasi transit,\" katanya.(100)